Kementan Minta Produk Perkebunan Bebas PPN

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama stakeholder terkait lain tengah menggodok usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk perkebunan di luar kelapa sawit. Pembebasan PPN itu dinilai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun, mengingat harga puluhan komoditas yang diusulkan untuk dibebaskan dari pajak itu sedang turun.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan, Dedi Junaedi menyebutkan pihaknya menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait bersama perwakilan dari dewan-dewan komoditi serta asosiasi terkait lainnya. Rapat itu membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan.

Hal ini terkait putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 yang menganulir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

"Kesejahteraan pekebun merupakan prioritas Ditjen Perkebunan. Disaat semua harga komoditas perkebunan sedang mengalami penurunan, pembebasan PPN merupakan salah satu alternatif insentif bagi pekebun agar dapat lebih berdaya saing secara ekonomi," papar Dedi di Jakarta, Rabu (15/5).

Rapat ini disambut baik oleh berbagai dewan dan asosiasi komoditi perkebunan yang hadir. Misalnya, Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP), Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu-tunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun.
Halaman Selanjutnya....