Kemenko Perekonomian: Fasilitas Perdagangan Dukung Daya Saing Ekspor Indonesia

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan fasilitas perdagangan atau trade facilitationmendukung daya saing produk ekspor Indonesia.

"Pada saatnya kita akan bicara bahwatrade facilitationmenjadi satu poin utama di dalam mendorong berbagai aktivitas ekonomi di semua negara," katanya saat menyampaikankeynote speechdalam acaraTrade Facilitation Talk 2022, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/12).

Ia juga menuturkan bahwa saat menghadiri rangkaian acara ASEAN-EU di Brussels beberapa waktu lalu, kebijakan terkait fasilitasi perdagangan dan berbagai isu perdagangan lainnya menjadi pembahasan yang ditekankan dalam forum.

Salah satunya terkaitIndonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) yang mendapatkan arahan Presiden Joko Widodo agar segera diselesaikan. Selain itu, kebijakan terkait bahan mentah (DS 952) juga turut diangkat pada level teknis.

Dengan mempertimbangkan urgensi dari berbagai isu perdagangan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pelaku usaha dapat memperkuat koordinasi dan sinergi untuk dapat terus mendorong kepentingan nasional dalam berbagai kesepakatan perdagangan maupun forum internasional.

"Saya berharap forum ini nanti juga bisa memperkuat koordinasi dan sinergi kita antar Kementerian/Lembaga mengingat berbagai pembahasan di forum-forum internasional juga sangat membutuhkan soliditas kita di dalam menghadapi berbagai isu, terutama nanti kalau bicara mengenai masalahtrade facilitation," pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi oleh para narasumber mengenai berbagai topik mulai dari koordinasi kebijakan fasilitasi perdagangan Indonesia, kinerja dan tantangan KNFP dalam menghadapi dinamika global, fasilitasi pembiayaan ekspor bagi pelaku usaha industri, fasilitasi perpajakan PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sistem fasilitasi ekspor dan impor, hingga kebijakan fasilitasi Kepabeanan dalam bentuk Kawasan Berikat.