Kemendagri-KPK Pacu "E-Planning"

Berulangnya kasus operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah mendorong Kemendagri dan juga KPK untuk meminta daerah menerapkan sistem elektronik dalam setiap proyek.

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk terus mendorong daerah menerapkan eplanning. Sebab masih ada beberapa daerah yang belum menerapkan itu. Sistem oinnle dalam tata kelola pemerintahan sedikit banyak bisa meminimalisir praktek kongkalikong.

"Kami sudah rapat dengan KPK dan Deputi Pencegahan KPK pada tahap pertama ini akan memfokuskan pada 20 provinsi dan 500 kota dan kabupaten yang belum menerapkan e- planning dengan benar termasuk beberapa provinsi yang kemarin KPK masuk berikan supervisi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (26/9).

Tjahjo mencontohkan, provinsi Banten, adalah daerah yang disupervisi KPK. Tapi, ternyata bobol juga. Tetapi, jika melihat apa yang terjadi di Cilegon misalnya, atau daerah lain yang kepala daerahnya kena jaring operasi tangkap tangan atau OTT, bukan sistem yang salah, tapi kembali lagi ke pribadi orangnya.

"Banten juga sudah masuk ya melakukan supervisi, bobol juga. Soal ada masalah satu dua jangan salahkan sistemnya. Salahkan orangnya," kata Tjahjo. Ia sendiri sebagai Mendagri, mengapresiasi kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Termasuk terkait dengan OTT yang dilakukan komisi anti rasuah itu di beberapa daerah. Setidaknya, kata dia, OTT KPK bisa dimaknai positif. Bahkan pemerintah merasa terbantu dengan gebrakan KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi di daerah.
Halaman Selanjutnya....