Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
Strategi Pembangunan - Pelaksanaan Hak Tagih Utang BLBI Bisa Menyehatkan Keuangan Negara

Kemandirian Pangan, Energi, Industri, dan APBN Bebas dari Utang BLBI Kunci Kebangkitan RI

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Biaya untuk membangun 30 ribu megawatt (MW) mencapai sekitar 45 miliar dollar AS. Ini hanya untuk modal energi kotor yang sudah ditinggalkan 3/4 konsumen dunia. "Sangat mengherankan, kita masih beli energi kotor.

Kita selalu beli teknologi yang sudah afkir atau kedaluwarsa," tukas Iqbal. Intinya, tegas dia, Indonesia sulit untuk bertahan jika terus mengonsumsi energi polutif yang merusak lingkungan. Dampaknya, tingkat kematian, termasuk anak-anak, akan meningkat akibat banyaknya penyakit lingkungan.

"Pemerintah kemungkinan tak mampu menanggung biaya kesehatan. Rakyat juga nggak mungkin menanggung sendiri." Iqbal menambahkan, pemerintah sebenarnya tidak perlu boros dana untuk energi minyak, jika negara ini diberkahi EBT baik energi surya, angin, dan air, yang gratis dan berkelanjutan.

Sebab, untuk membangun 30 ribu MW energi kotor perlu dana 45 miliar dollar AS yang sumbernya dari utang jangka panjang. Pertanyaannya, lanjut dia, bagaimana PLN bisa melunasi biaya itu jika sebelum utang jatuh tempo seluruh negara sudah meninggalkan batu bara, dan 20 tahun ke depan biaya EBT lebih murah dari energi batu bara.

"Tantangan lain, UE akan melarang biodiesel dari sawit pada 2020 terutama yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Mereka putuskan bahwa sawit merusak gambut dan polutif emisi carbon. Apalagi jika kita teruskan dengan energi batu bara yang paling polutif," tukas Iqbal.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top