Kemandirian Pangan, Energi, Industri, dan APBN Bebas dari Utang BLBI Kunci Kebangkitan RI

Indonesia masih terus membeli energi kotor, padahal itu teknologi yang kedaluwarsa.

Untuk apa memboroskan dana untuk energi minyak jika diberkahi EBT yang berkelanjutan.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan ekonomi Indonesia bakal bangkit dan menjadi negara maju apabila mampu mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi, industri nasional, dan kemandirian APBN yang terbebas dari beban obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan Indonesia harus mandiri dalam hal pangan, energi, anggaran negara, dan industri sehingga bisa menjadi negara maju.

"Kemandirian anggaran, pangan, energi, dan industri menjadi prime over. Kalau itu selesai, apalagi untuk kasus Indonesia, kita akan maju. Bukan hanya maju lagi, tapi sangat maju," kata Enny, saat dihubungi, Jumat (2/2).

Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia tidak pernah terlambat menjadi negara maju, tapi membutuhkan pemimpin yang tegas dalam berbagai kebijakan yang bertujuan mengangkat kinerja semua sektor sehingga bisa mandiri di keempat bidang tersebut.

Namun, kata Enny, hingga kini kondisinya justru semakin jauh dari harapan. Misalnya, soal pangan Indonesia semakin bergantung pada impor. Dulu, Indonesia hanya mengimpor kedelai, tapi kini impor justru meluas hingga merambah komoditas beras, gula, sampai garam.

Tak hanya soal pangan, imbuh dia, defisit energi juga meningkat semakin tahun. Kebergantungan pada energi fosil semakin tinggi, padahal Indonesia sudah menjadi net importir minyak. "Berarti kan sudah semakin memburuk," tukas dia.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y Sri Susilo, menambahkan pemerintah juga masih bergantung pada energi kotor dan polutif dari PLTU batu bara. Padahal, energi kotor itu tidak pernah murah dan tidak bisa bertahan selamanya karena suatu saat akan habis.

"Pemerintah tampaknya lebih condong pada energi kotor ketimbang energi baru dan terbarukan (EBT). Skema tarifnya tidak adil. Tarif untuk energi batu bara diambangkan mengikuti harga pasar, sedangkan tarif EBT dipatok," papar dia.

Padahal, lanjut Susilo, energi polutif kini mulai ditinggalkan oleh sekitar 75 persen konsumen dunia, yakni Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. "Sangat aneh jika kita malah memulai.

Sementara target lima gigawatt (GB) EBT tidak dimulai, malah dimatikan dengan tarif yang tidak masuk akal. Biaya produksi lebih tinggi dari harga." Dia juga mengingatkan hanya soal waktu saja carbon trading diterapkan.

Ada sanksi untuk emisi karbon yang polutif. Efek perubahan iklim tidak bisa disangkal lagi. Es di kutub mencair sehingga permukaan laut naik. "Perubahan iklim akan mempengaruhi sektor pertanian dunia, termasuk Indonesia. Jika batas kenaikan suhu laut sebesar dua derajat tidak dijaga maka suhu dunia menjadi bahaya untuk populasi dunia," tukas Susilo.

Dorong EBT

Hal senada dikemukakan peneliti Auriga, Muhamad Iqbal Damanik. Dia pun meminta pemerintah lebih serius mendorong penggunaan EBT. Selain demi mendorong penggunaan energi bersih atau ramah lingkungan juga demi menyehatkan keuangan PLN.

Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah membandingkan harga energi surya Indonesia dengan Timur Tengah, padahal kondisinya sangat jauh berbeda.

Misalnya, radiasi atau intensitas panas matahari di Timteng tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Selain itu, lahan untuk ladang panel surya gratis disediakan pemerintah, bunga kredit relatif rendah dijamin negara (sovereign rate).

"Ini cara berpikir yang sangat aneh. Jadi hanya berpikir proyek-proyek jangka pendek, tidak selesaikan persoalan jangka panjang," kata dia. Iqbal pun menilai sangat ironis, Indonesia masih mengimpor minyak, padahal diberkahi sinar matahari yang melimpah untuk pengembangan EBT.

Selain itu, saat ini Indonesia juga menggunakan batu bara mulut tambang yang mengandung karbon tinggi, sekitar 3.000 kilokalori (kkal)/kilogram. Padahal, lanjut dia, energi batu bara sangat polutif tapi diteruskan, dan itu tidak murah.

Biaya untuk membangun 30 ribu megawatt (MW) mencapai sekitar 45 miliar dollar AS. Ini hanya untuk modal energi kotor yang sudah ditinggalkan 3/4 konsumen dunia. "Sangat mengherankan, kita masih beli energi kotor.

Kita selalu beli teknologi yang sudah afkir atau kedaluwarsa," tukas Iqbal. Intinya, tegas dia, Indonesia sulit untuk bertahan jika terus mengonsumsi energi polutif yang merusak lingkungan. Dampaknya, tingkat kematian, termasuk anak-anak, akan meningkat akibat banyaknya penyakit lingkungan.

"Pemerintah kemungkinan tak mampu menanggung biaya kesehatan. Rakyat juga nggak mungkin menanggung sendiri." Iqbal menambahkan, pemerintah sebenarnya tidak perlu boros dana untuk energi minyak, jika negara ini diberkahi EBT baik energi surya, angin, dan air, yang gratis dan berkelanjutan.

Sebab, untuk membangun 30 ribu MW energi kotor perlu dana 45 miliar dollar AS yang sumbernya dari utang jangka panjang. Pertanyaannya, lanjut dia, bagaimana PLN bisa melunasi biaya itu jika sebelum utang jatuh tempo seluruh negara sudah meninggalkan batu bara, dan 20 tahun ke depan biaya EBT lebih murah dari energi batu bara.

"Tantangan lain, UE akan melarang biodiesel dari sawit pada 2020 terutama yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Mereka putuskan bahwa sawit merusak gambut dan polutif emisi carbon. Apalagi jika kita teruskan dengan energi batu bara yang paling polutif," tukas Iqbal.

Menyinggung soal tantangan pada anggaran negara, Susilo memaparkan, selama ini APBN tersandera oleh kewajiban utang BLBI. Dari semula 670 triliun rupiah, kini utang negara dari utang di atas utang BLBI sudah mencapai 3.500 triliun rupiah.

Negara mesti menanggung bunga obligasi rekap 70 triliun setiap tahun. "Masalah di energi, pangan, industri, dan keuangan negara membuat kita terbelakang dan miskin. Itu semua dari kebijakan," jelas dia.

Dia menambahkan, hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berganti-ganti pimpinan, tapi belum ada yang membereskan skandal BLBI. Padahal, negara memiliki hak tagih utang BLBI yang besar.

Satu debitur ada yang mencapai ratusan triliun. "Padahal hak tagih bisa jadi sumber kesehatan keuangan negara. KPK jangan mulai dari korupsi yang kecilkecil, dampaknya kurang signifikan bagi negara," ungkap Susilo. ahm/ers/YK