Kapasitas Pemerintah Kelola Dana Publik Diragukan

Selama ini, belum jelas bagaimana evaluasi terhadap Tapera (sebelum ada kebijakan yang baru ini) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jangan sampai kebijakan dan program Tapera yang baru menimbulkan masalah baru bagi tenaga kerja.

"Kepesertaan dan potongan 3 persen (0,5 pemberi kerja/pengusaha dan 2,5 dari pekerja). Apakah pekerja otomatis akan mendapat kepastian dapat rumah, dan bagaimana dengan naker yang sudah punya rumah? Skema dan formulasi Tapera ini masih belum jelas, tapi sudah dilempar ke masyarakat, tanpa uji publik lagi. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap pengumpulan dana oleh pemerintah masih rendah. Apa jaminan dana Tapera akan digunakan untuk perumahan rakyat, bukan digunakan yang lain?" tukasnya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengaku ragu dengan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. DPR, jelas Badiul, bisa meminta BPK untuk melakukan audit investigasi pengelolaan Tapera yang sudah ada, terlebih sudah ada temuan awal dana itu belum dicairkan pada pensiunan. Hal itu sekaligus untuk mencegah kemungkinan penyelewengan.

"Temuan BPK itu bisa jadi dasar kebijakan untuk menahan agar kebijakan ini dievaluasi sampai tanggung jawab BP Tapera dijalankan untuk para pensiunan," tegas Badiul.

DPR berdasarkan hasil audit BPK juga bisa meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola (BP) Tapera, untuk mengklarifikasi sehingga ke depan tidak ada yang dirugikan.
Halaman Selanjutnya....