Iuran Tapera I BPK Diminta Melakukan Audit Investigasi Pengelolaan Tapera yang Ada
Kapasitas Pemerintah Kelola Dana Publik Diragukan
Foto : ANTARA/ RIVAN AWAL LINGGA
RUMAH BERSUBSIDI TIDAK TERAWAT DITINGGALKAN PENGHUNI I Foto udara suasana perumahan bersubsidi yang tidak terawat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/6). Menurut keterangan warga setempat, bangunan-bangunan di perumahan tersebut hancur karena penghuninya telah meninggalkan rumah mereka sehingga kondisi bangunan menjadi tidak terawat. Alasan sebagian besar pemilik tidak ingin tinggal di sana karena akses jalan yang dianggap belum memadai.
Jika dana Tapera dikelola dengan cara yang tidak transparan dan tidak diawasi dengan ketat, risiko korupsinya menjadi sangat nyata.
Apalagi, penggunaan dana jangka panjang secara sembrono dapat merusak tujuan utama program tersebut. Misalnya, diinvestasikan pada proyek-proyek yang tidak memberikan pengembalian optimal atau yang memiliki risiko tinggi dapat menggerus nilai dana yang terkumpul.
Achmad menegaskan potensi salah kelola, perilaku korupsi, dan penggunaan dana yang ugal-ugalan dapat merugikan peserta Tapera.
"Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya ditolak atau dirombak dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk melindungi kepentingan pekerja dan publik. Tidak perlu diwajibkan dan cukup penguatan BPJS Ketenagakerjaan," tandas Achmad.
Baca Juga :
Uji Kepatutan Calon BPK
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S
Komentar
()Muat lainnya