Kamboja Akan Gelar KTT Asean

Bachelet mengatakan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan oleh Asean tidak cukup untuk meyakinkan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi akses pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Sudah waktunya dilakukan upaya segera untuk memulihkan HAM dan demokrasi di Myanmar, dan memastikan bahwa para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM sistemik harus bertanggung jawab," imbuh Bachelet.

Dalam pernyataannya, Komisioner Tinggi HAM PBB juga mendesak pemerintah negara-negara dan kalangan bisnis untuk mendengarkan permohonannya. Bachelet menyambut baik keputusan beberapa perusahaan swasta untuk menarik diri dari Myanmar dengan alasan HAM. Menurut dia, itu adalah alat yang ampuh untuk memberikan tekanan pada pembiayaan operasi militer terhadap warga sipil.

Tindakan keras yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar untuk menghadapi protes anti kudeta telah menyebabkan sedikitnya 1.500 orang tewas sejak kudeta 1 Februari 2021. Bachelet menyebut jumlah tersebut belum termasuk ribuan kematian akibat konflik bersenjata dan kekerasan yang terus meningkat di seluruh Myanmar. ST/Ant/I-1