Kamboja Akan Gelar KTT Asean

PHNOM PENH - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) akan bertemu bulan depan untuk membahas bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Informasi ini disampaikan oleh negara ketua Asean saat ini, Kamboja, pada Sabtu (29/1).

"Menteri Luar Negeri Kamboja dan utusan khusus Asean, Prak Sokhonn, sedang mempersiapkan kunjungan pertamanya ke Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan.

"Prioritasnya adalah untuk mengimplementasikan konsensus lima poin yang disepakati dengan suara bulat dan akan dibahas selama retret menteri luar negeri Asean mendatang," kata kementerian itu seraya menambahkan bahwa KTT Menlu Asean dijadwalkan akan diselenggarakan pada 16 dan 17 Februari.

Kudeta militer di Myanmar tahun lalu yang menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi telah menjadi kemunduran bagi Asean dalam upayanya untuk menampilkan dirinya sebagai blok yang kredibel dan terintegrasi.

Asean beberapa waktu lalu membuat langkah mengejutkan dengan melarang junta militer untuk hadir pada pertemuan-pertemuan pentingnya karena kegagalan junta untuk menghormati konsensus lima poin Asean yang mencakup penghentian permusuhan dan kemungkinan dialog.

Bulan ini, Kamboja mengatakan pertemuan para menteri luar negeri, yang pertama selama kepemimpinannya di blok 10 negara, telah ditunda karena beberapa menteri menyatakan kesulitan untuk hadir.

Desakan Bachelet

Sementara itu dari Jenewa dilaporkan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet meminta masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap publik dan segera memulihkan pemerintahan sipil.

"Satu tahun setelah militer merebut kekuasaan, rakyat Myanmar yang telah membayar mahal baik nyawa maupun kebebasan yang hilang, terus berjuang tanpa henti untuk demokrasi mereka," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan pers pada Jumat (28/1).

Bachelet mengatakan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan oleh Asean tidak cukup untuk meyakinkan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi akses pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Sudah waktunya dilakukan upaya segera untuk memulihkan HAM dan demokrasi di Myanmar, dan memastikan bahwa para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM sistemik harus bertanggung jawab," imbuh Bachelet.

Dalam pernyataannya, Komisioner Tinggi HAM PBB juga mendesak pemerintah negara-negara dan kalangan bisnis untuk mendengarkan permohonannya. Bachelet menyambut baik keputusan beberapa perusahaan swasta untuk menarik diri dari Myanmar dengan alasan HAM. Menurut dia, itu adalah alat yang ampuh untuk memberikan tekanan pada pembiayaan operasi militer terhadap warga sipil.

Tindakan keras yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar untuk menghadapi protes anti kudeta telah menyebabkan sedikitnya 1.500 orang tewas sejak kudeta 1 Februari 2021. Bachelet menyebut jumlah tersebut belum termasuk ribuan kematian akibat konflik bersenjata dan kekerasan yang terus meningkat di seluruh Myanmar. ST/Ant/I-1