Kabar Gembira, Biskita Transpakuan Kembali Disubsidi Pemerintah Pusat
Transportasi massal Biskita Transpakuan.
Foto: ANTARA/Shabrina ZakariaKota Bogor - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jawa Barat, menyampaikan bahwa operasional transportasi massal Biskita Transpakuan kembali disubsidi Pemerintah Pusat tahun depan.
Kepala Dishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra di Kota Bogor, Selasa, mengatakan, subsidi itu akan diberikan selama setahun atau sepanjang 2025.
“Insya Allah masih difasilitasi (subsidi) sampai 2025. Satu tahun ke depan,” kata Marse.
Oleh karena itu, kata Marse, seluruh koridor Biskita Transpakuan yaitu Koridor 1, 2, 5, dan 6 akan tetap beroperasi. Hanya saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan evaluasi terhadap seluruh koridor yang berjalan.
Di samping itu, Marse menjelaskan, Pemkot Bogor mematangkan operasional Biskita Transpakuan untuk 2026 ketika subsidi selesai dan dioperasikan menggunakan APBD Kota Bogor.
“Selama satu tahun itu (2025-2026) kita matangkan. Ketika nanti diserahkan ke kita (pemkot) itu siap,” ucapnya.
Sementara itu, ia menyebut, anggaran sebesar Rp10 miliar yang dianggarkan di APBD 2025 yang sejatinya dialokasikan untuk operasional Biskita Transpakuan tahun depan, akan digunakan untuk keperluan lain seperti optimalisasi.
“Sementara kita akan alokasikan untuk optimalisasi Biskita. Cuma bukan untuk pengoperasionalannya,” ujarnya.
Sebelumnya operasional Biskita Transpakuan dialihkan ke Pemkot Bogor pada tahun depan, seiring dengan subsidi yang dicabut oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan.
Oleh karena itu, DPRD Kota Bogor menganggarkan Rp10 miliar dari kebutuhan Rp53 miliar, untuk operasional Biskita tahun depan di dua koridor dengan load factor terbaik.
Berita Trending
- 1 Pemerintah Siapkan Pendanaan Rp20 Triliun untuk UMKM-Pekerja Migran
- 2 Kabar Gembira untuk Warga Jakarta, Sambung Air PAM Baru Kini Gratis
- 3 Penjualan Tesla di Tiongkok Capai Rekor Tertinggi pada 2024
- 4 Barca Wajib Waspadai Barbastro
- 5 Virus Baru Merebak di Tiongkok, Kemenkes Sebut Belum Ada Laporan Kasus HMPV di Indonesia
Berita Terkini
- Ketegangan Politik di Korsel Terus Meningkat, Presiden Yoon Suk Yeol Akan Jadi Saksi di Sidang Pemakzulan
- Memanas Masalah Ini Berujung di Pengadilan, Nippon Jepang Akan Gugat AS karena Kesepakatan Pembelian US Steel Diblokir
- PM Egede Dorong Kemerdekaan Greenland di Tengah Minat Trump untuk Membeli Wilayahnya
- Semoga Daerah Lain Bisa Meniru, UMKM di Malang Sudah Lebih Maju Gunakan Kecerdasan Buatan untuk Berbisnis
- Paspampres Korsel Bantah Akan Tembak Petugas yang Coba Tangkap Yoon