Junta: Pemilu akan Diadakan pada Januari

BANGKOK – Pemimpinjunta Myanmar mengatakan bahwa negaranya akan mengadakan pemilihan pada bulan Desember atau Januari, yang pertama di negara yang dilanda perang sejak militer melakukan kudeta pada tahun 2021.

“Kami berencana untuk mengadakan pemilihan padaDesember 2025 atau pada Januari 2026,” ucap Jenderal Min Aung Hlaing dikutip mengatakan di surat kabar yang dikelola pemerintah Global New Light of Myanmar yang diterbitkan Sabtu (8/3).

“Pemungutan suara nanti akan bebas dan adil,” imbuh Min Aung Hlaingpada Jumat (7/3) selama kunjungan kenegaraan ke Belarus, seraya menambahkan bahwa 53 partai politik telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi.

“Kami juga akan mengundang tim pengamatan dari Belarus untuk datang dan mengamati pemilihan yang dijadwalkan,” kata Min Aung Hlaing dalam pertemuan dengan Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko, di Minsk.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada tahun 2021, membuat klaim yang tidak berdasar atas kecurangan pemilu besar-besaran pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh peraih Nobel pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi.

Sejak itu, junta telah melepaskan tindakan keras berdarah pada perbedaan pendapat dan terhadap pertempuran yang melanda negara itu telah berulang kali menunda rencana untuk pemilu baru yang menurut para kritikus tidak akan bebas atau adil.

Penundaan Berulang

Pada 2022, komisi pemilihan yang ditunjuk junta mengumumkan bahwa NLD yang diketuai Suu Kyi akan dibubarkan karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan yang dirancang oleh militer yang keras.

Menteri luar negeri yang ditunjuk junta, Than Swe, padaDesember lalu mengatakan kepada delegasi dari lima negara tetangga pada pertemuan di Bangkok bahwa kemajuan sedang dibuat menuju pemilihan pada 2025. Junta pada Januari lalu memperpanjang keadaan darurat yang sudah berkepanjangan enam bulan, menghilangkan kemungkinan pelaksanaan pemilu yang telah lama dijanjikan sampai paruh kedua tahun paling awal.

Para menteri luar negeri Asia tenggara padaJanuari mengatakan kepada junta untuk memprioritaskan gencatan senjata dalam perang saudara atas pemilihan baru selama pertemuan di Malaysia.

Min Aung Hlaing mengatakan kepada dewan militernya yang berkuasa pada Januari bahwa perdamaian dan stabilitas masih diperlukan sebelum keadaan darurat dapat dicabut dan pemilu diadakan. AFP/I-1