Jepang Harapkan Tatanan Dunia Baru

WASHINGTON DC - Menteri Perdagangan dan Industri Jepang mengatakan pada Kamis (5/1) bahwa perdagangan bebas pasca-Perang Dingin dan saling ketergantungan ekonomi, telah memperkuat rezim otoriter, dan Amerika Serikat (AS) serta negara-negara demokrasi yang berpikiran sama, harus melawannya dengan membuat tatanan dunia baru.

"Negara-negara otoriter telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, baik secara ekonomi maupun militer," kata Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura, dalam pidatonya di Centre for Strategic and International Studies di Washington DC.

"Kita harus membangun kembali tatanan dunia berdasarkan nilai-nilai dasar kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum," imbuh dia.

Pidato Nishimura itu diutarakan jelang kunjungan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, ke Washington DC pekan depan untuk bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden, membahas isu-isu konflik yang terjadi di Ukraina, Korea Utara (Korut), dan ketegangan Tiongkok dengan Taiwan.

KTT itu sendiri akan didahului dengan pembicaraan antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri kedua negara.

PM Kishida pekan ini mengatakan bahwa dia akan membahas kebijakan keamanan Tokyo-Washington DC yang baru bagi melawan kekuatan Tiongkok yang tumbuh pesat di kawasan Asia bulan lalu dan meluncurkan anggaran pengembangan militer terbesarnya sejak Perang Dunia II.

Seruan Nishimura muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran setelah terjadinya invasi Russia ke Ukraina dimana Beijing dan Moskwa akan menggunakan kendali mereka atas sumber daya energi dan menggoyang mata rantai pasokan manufaktur untuk menghentikan AS, Jepang, Eropa, dan negara lainnya menentang tujuan diplomatik dan militer mereka.

"Para pemimpin dari negara industri G7 kemungkinan besar akan membahas bagaimana menanggapi pemaksaan ekonomi ketika mereka bertemu pada Mei di Kota Hiroshima, Jepang," kata Nishimura.

Perlindungan Teknologi

Dalam pidatonya, Menteri Nishimura juga memperingatkan bahwa demokrasi perlu melindungi kekuatan industri mereka dan menjaga dari hilangnya teknologi, terutama yang dapat dialihkan untuk penggunaan militer.

Dia mendesak agar kerja sama AS-Jepang melampaui semikonduktor hingga bioteknologi, kecerdasan buatan, dan ilmu kuantum.

Dia pun berjanji untuk bekerja lebih erat dengan Washington DC dalam pengendalian ekspor, meskipun ia tidak mengatakan apakah Tokyo akan menyamai pembatasan ekspor peralatan manufakturchipyang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Biden pada Oktober lalu.

Pemerintahan Biden mengatakan pada Oktober bahwa pihaknya berencana untuk menandatangani kesepakatan dengan sekutu dalam waktu dekat untuk menyelaraskan mereka dengan aturan baru AS yang membatasi akses Tiongkok ke alat pembuatchipyang canggih dalam upaya untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militernya.

"Sangat penting bagi kami untuk memperkuat kerja sama kami di bidang kontrol ekspor," kata Nishimura. "Kami akan menerapkan kontrol ekspor yang ketat yang didasarkan pada kerja sama internasional sambil terlibat erat dalam pertukaran pandangan dengan AS dan negara terkait lainnya," imbuh dia.

Sebelum berpidato, Nishimura terlebih dahulu bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Perdagangan AS mengatakan bahwa mereka membahas pentingnya bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan serta kontrol ekspor.

Selain itu pada Jumat (6/1), Menteri Nishimura juga bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai, untuk menandatangani memorandum peluncuran satuan tugas bagi mempromosikan hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional dalam rantai pasokan, kata Kementerian Perdagangan AS. ST/I-1