Jepang dan Tiongkok Wajib Danai Konversi ke Energi Terbarukan di RI

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, September lalu, menyatakan Tiongkok akan berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri, dan meningkatkan dukungan bagi negara berkembang lainnya untuk membangun proyek energi rendah karbon. Tidak jelas apakah janji tersebut mencakup proyek energi batu bara yang sudah dalam tahap konstruksi dan perencanaan.

Beberapa hari setelah pidato Xi, Bank of China berkomitmen untuk tidak mengambil tambang batu bara baru di luar negeri dan pembiayaan proyek bertenaga batu bara mulai Oktober. Perusahaan asuransi dan manajer aset seperti AIA Group juga telah melakukan divestasi aset batu bara mereka sebagai bagian dari tren global untuk mengurangi eksposur terhadap risiko iklim.

Dari 31,9 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga batu bara yang beroperasi di Indonesia, sekitar 41 persen dibiayai oleh entitas Tiongkok, sementara pemodal Jepang mendukung 17 persen, menurut sebuah studi oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang diterbitkan bulan lalu.

Selain itu, lebih dari setengah dari 13,8 GW proyek yang dalam proses (pipeline) telah menerima dana baik dari Jepang maupun Tiongkok.

Analis IEEFA, Elrika Hamdi dan Putra Adhiguna, dalam laporannya mengatakan ekspansi tenaga batu bara yang berlebihan dalam 15 tahun terakhir telah mengakibatkan surplus kapasitas pembangkitan sebesar 50 hingga 60 persen di Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dominan di Indonesia, sehingga mempersempit ruang untuk pertumbuhan energi terbarukan.
Halaman Selanjutnya....