Jelang Libur Nataru, BPOLBF Pastikan Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan jejaring lintas stakeholder kepariwisataan, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar Forum Stakeholder Kolaborasi dan Jejaring Tata Kelola Kepariwisataan dan Persiapan Pantauan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan di industri kepariwisataan di wilayah NTT yang diyakini dapat makin memperkuat sistem tata kelola destinasi terutama menjelang hari libur panjang, seperti libur Natal dan Tahun Baru yang merupakan satu rangkaian hari libur dengan durasi sepekan. 

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada tanggal 6 Desember 2024 lalu telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SKET/5/HK.01.02/S/INS/2024 tentang Satuan Tugas Manajemen Krisis Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlaku sejak tanggal 06 Desember 2024.

Pembentukan Satgas Nataru 2024/2025 ini bertujuan untuk memitigasi segala bentuk potensi krisis alam mengingat faktor iklim dan cuaca ekstrim selama Bulan November hingga Maret, sementara potensi peningkatan kunjungan wisatawan di wilayah NTT juga terjadi.

Dalam kesempatan ini Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar menyampaikan Surat Edaran itu memuat imbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, penyelenggara kegiatan dan asosiasi dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keselamatan serta keamanan kepada wisatawan.

ia menghimbau agar tiap stakeholder terkait harus siap mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin saja akan terjadi, seluruh kepentingan terkait kepariwisataan harus terlibat dan banyak berkoordinasi dan bersinergi bersama melalui upaya kolaboraktif. 

"Surat edaran menteri pariwisata terkait kesiapan destinasi menjelang nataru ini memuat imbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, penyelenggara kegiatan dan asosiasi dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keselamatan serta keamanan wisatawan," kata Fadjar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Untuk itu, tambahnya bahwa pengelola destinasi wisata harus siap mengelola resiko dan mengidentifikasi resiko yang mungkin saja akan terjadi, seluruh kepentingan terkait kepariwisataan harus terlibat dan banyak berkoordinasi dan bersinergi bersama melalui upaya kolaboraktif. 

Dalam kesempatan ini, Fadjar juga memberikan imbauan bagi Pemerintah Daerah, Pengelola Daya Tarik Wisata/ Pelaku Usaha Pariwisata, dan Seluruh Stakeholder Pariwisata agar dapat memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang Cleanliness, Health, Safety, dan Environment sustainability (CHSE) pada destinasi pariwisata dan usaha lainnya.

"CHSE ini untuk mendukung kegiatan berwisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata," katanya. 

Selain itu, perlunya koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang mengelola destinasi wisata agar senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi iklim dan potensi bencana alam agar mudah dalam memberikan pelayanan informasi wisatawan dan masyarakat sekitarnya 

Sedangkan Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh menyampaikan harapannya atas kesiapan semua pihak agar cepat tanggap terkait situasi krisis dan berharap agar dapat memastikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat selama libur Nataru 2024/2025. 

"Kita berharap Nataru ini memiliki dampak yang baik terutama dari sisi ekonomi, keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat pada umumnya dan kami harapkan pertemuan ini menjadi sinergi yang baik. Kami juga ingin memastikan bahwa isu strategis ini mendapatkan respon rencana kerja, rencana aksi, paling tidak beberapa pihak telah membentuk posko-posko Nataru" tegasnya. 

Hal senada diungkapkan oleh, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Eltari - Kupang, Sti Nenotek yang menjelaskan, untuk mendukung kegiatan Posko Nataru 2024/2025, BMKG memberikan layanan informasi cuaca bersifat tematik kepada masyarakat dan stakeholder. Ia menegaskan agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi cuaca di NTT dan terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk aktivitas wisata. Mobile aplikasi Cuaca dari BMKG dapat diakses melalui tautan https://apps.bmkg.go.id. 

"Untuk mendukung kegiatan Posko Nataru 2024/2025, BMKG memberikan layanan informasi cuaca bersifat tematik kepada masyarakat umum dan stakeholder. Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Nowcasting dan stasiun koordinator BMKG di wilayah kerjanya melalui website BMKG," jelas Sti.