Jangan Sampai Terbuai, PDB Tak Cerminkan Kualitas Pembangunan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah jangan terlalu membangga-banggakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang saat ini berada di nomor delapan dunia dan masuk anggota G20. Namun, kondisi tersebut tak menggambarkan pembangunan ekonomi berkualitas, mengingat ketimpangan masih banyak ditemukan.

Pemerhati isu kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menegaskan PDB bukan ukuran kualitas pembangunan melainkan ukuran postur ekonomi. Menurutnya, kualitas pembangunan bisa dilihat dari beberapa faktor kunci, seperti PDB perkapita yang tinggi.

Dia menambahkan ukuran berikutnya adalah penurunan indeks ketimpangan, baik gap antarkelompok pendapatan (indeks gini) maupun antarwilayah. Selain itu, lanjutnya, kualitas pembangunan ekonomi perlu juga dikaitkan dengan Human Development Index yang tinggi untuk menunjukan konsistensi sebuah negara dalam mengembangkan layanan dasar pada warganya.

"Jangan sampai postur PDB tinggi membuai kita karena belum tentu PDB dinikmati secara merata dan menghasilkan dampak pembangunan yang berkualitas, sebaliknya fokus pada sumber daya ekstraktif mendorong kita pada fenomena pertumbuhan semu," tegasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (19/2).

Indonesia, menurut Hafidz, bisa belajar dari Tiongkok. Secara moneter, Negeri Panda baru masuk ke level negara high income pada 2022. Namun, secara kualitas infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan daya saing ekonomi, Tiongkok sudah satu dekade sebelumnya mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Dijelaskannya, Tiongkok berhasil mengendalikan pertumbuhan secara terencana. Di wilayah perkotaan, pertumbuhan signifikan didorong oleh kekuatan konsumsi domestik yang kuat sehingga ada insentif untuk mendorong produksi. Selain itu, strategi industrialisasinya dilakukan bertahap tetapi orientasinya jelas, substitusi impor baru setelah pasar domestik terkonsolidasi.

Pada saat bersamaan, di wilayah perdesaan, modernisasi pertanian digenjot untuk memastikan ketercukupan pangan dan mempertahankan rantai suplai industri domestik yang terhubung dengan ekonomi mayoritas masyarakat agraris. Karenanya,Tiongkok berhasil mengentaskan penduduk miskin hingga 400 juta dalam 1 dekade.

"Di Indonesia agaknya terbalik, strategi hilirisasi lebih menekankan pada peluang pasar ekspor sesaat atau boom commodities, sementara industri domestik terseok-seok dengan ketergantungan bahan baku dan bahan penolong dari impor," jelasnya.

Disertai Pemerataan

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengakui PDB menjadi salah satu variabel penting ekonomi dalam suatu negara. Namun, dia memperingatkan jangan juga terlalu terpaku pada PDB.

Dikatakannya, pendapatan per kapita yang tinggi disertai pemerataan pendapatan yang tinggi menjadi ukuran yang lebih penting. Selain PDB, perlu diperhatikan jugaukuran kesejahteraan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, tingkat pengangguran, indeks korupsi dan sistem pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi PDB serta berperan penting di belahan bumi bagian selatan.

Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dollar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dollar AS) dan Inggris (4,28 triliun dollar AS).