Jangan Ada Lagi Kasus Penyelewengan Dana Desa

Masyarakat, pers, dan tokoh masyarakat mesti ikut mengawasi dana desa agar tidak ada lagi penyelewengan dalam penggunaannya.

SUMEDANG - Kasus penyelewengan dana desa yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, jangan lagi terulang. Kasus tersebut bisa dikatakan cukup parah sebab melibatkan kepala daerah, inspektorat daerah, dan kepala desa.

"Ini cukup parah. Walau baru satu kasus, tapi modusnya cukup serius. Kasus di Pamekasan melibatkan banyak pihak, mulai kepala daerah, inspektorat daerah, kejaksaan, dan kepala desa itu sendiri," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (8/8).

Tjahjo berharap kasus di Pamekasan adalah yang pertama juga yang terakhir. Kalau tidak ditindak tegas ini akan bahaya. Sudah ada persekongkolan institusi yang semestinya dia mengamankan dana desa. Untuk itu, peran serta masyarakat, pers, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sangat penting untuk mengawasi dana desa.

Presiden Jokowi sudah berkali-kali memberi arahan agar pengawasan dana desa itu maksimal dilakukan. "Sebagaimana Presiden inginkan harus sama-sama mengawasi dana desa itu supaya jangan diborongkan semua sehingga ada padat karya. Dengan program padat karya bisa menggerakkan pertumbuhan masyarakat di desa ini lebih baik," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....