Jakarta Perlu Terobosan

Kepemimpinan Anies- Sandi berbeda jauh dengan Jokowi, Ahok, dan Djarot dalam kurun waktu sama. Tiga gubernur tersebut lebih dinamis. Mereka setiap hari diibaratkan "menggelorakan air di kolam" DKI Jakarta. Buahnya, semua lini kelembagaan Pemprov bergerak dinamis.

Anies-Sandi perlu mengapresiasi kinerja Jokowi, Ahok, Djarot yang serius melakukan reformasi birokrasi pada Pemprov DKI. Tujuan reformasi birokrasi mewujudkan PNS/ ASN yang mempunyai kemampuan kondusif, kewenangan jelas, serta tanggung jawab sesuai dengan visi misi Pemprov DKI Jakarta.

Tiga gubernur tersebut mengimplementasikan Human Capital Development Plan (HCDP) dengan baik. Anies- Sandi tinggal menggunakan. Jangan mendegradasi yang sudah baik. Tidak gampang bagi Jokowi, Ahok, dan Djarot memacu profesionalisme serta kualitas ASN Pemprov DKI mulai dari Balai Kota hingga lembaga pelayanan langsung seperti kantor kelurahan, rumah sakit, atau puskesmas. Betapa bagus penertiban tata aturan perparkiran yang memberi kepuasan warga.

Jika dua bulan dimanfaakan maksimal dengan berbicara program kesehatan, pendidikan, mengatasi kemacetan, banjir, menyediakan berbagai fasilitas umum yang lebih layak, pasangan ini akan disegani. Momentum itu hilang karena kesibukan baru Pemprov DKI bersama DPRD DKI membahas RAPBD 2018 yang disahkan dengan nilai fantastis 77,1 triliun rupiah.

Mirisnya juga, terdengar rumor APBD ramai membicarakan bagi-bagi anggaran kepada mereka yang berjasa di pilkada. Ada yang menyebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan 73 orang sebagai contoh. Sebab era Ahok-Djarot hanya 15. Anggaran tim ini naik drastis dari 6 miliar rupiah era Ahok-Djarot menjadi 28 miliar. Banyaknya TGUPP mengkhawatirkan akan mengganggu suasana kerja dengan pejabat Pemprov DKI. Apakah mereka bisa harmonis? Anggaran kunjungan kerja anggota DPRD juga meningkat tajam dalam APBD 2018. Pada era Ahok-Djarot dianggarkan hanya 6 miliar. Kini naik menjadi 107 miliar. Masalah lain terkait APBD DKI Jakarta 2018, bantuan kepada parpol sebesar 4.000 per suara. Kenaikan ini berbeda jauh dengan peningkatan bantuan keuangan parpol tingkat nasional yang hanya 1.000.Penulis Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial