Jakarta Perlu Terobosan

Jadi, ini bukan prestasi bila melahirkan keputusan korektif/ mencabut keputusan gubernur sebelumnya. Padahal bila ditelaah secara mendalam pencabutan keputusan yang di masa berlakunya berdampak baik di Ibu Kota negara ini, seharusnya jika mau mencabut, pelajari lebih teliti. Ini butuh waktu panjang, misalnya, setahun.

Hanya dalam tempo dua bulan melakukan pencabutan keputusan menimbulkan berbagai kontroversi dalam masyarakat. Salah satu tindakan korektif atas gubernur sebelumnya yang dilakukan Anies-Sandi yang menjadi perhatian warga, yaitu meniadakan kebiasaan pertemuan pagi hari antara warga dan gubernur serta wagub di Balai Kota.

Menurut Anies- Sandi, kebiasaan yang dilakukan Ahok ditiadakan dengan dalih lebih baik warga menyampaikan permasalahan atau masukan kepada kecamatan dan kelurahan. Sebab pejabat kecamatan dan kelurahan lebih dekat dengan warga, sehingga bisa mengetahui detil permasalahan warganya.

Walaupun persepsi warga tidak demikian. Apalagi selama ini petugas kecamatan dan kelurahan tidak tuntas memproses permasalahan warga. Pencabutan perda yang melarang penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan keagamaan adalah contoh keputusan korektif, bukan gagasan baru. Bahkan Anies-Sandi telah mewacanakan pencabutan keputusan gubernur yang melarang sepeda motor masuk Jalan Thamrin.

Indikator kinerja yang dilakukan Anies-Sandi sebagai sinyal betapa lemahnya penguasaan tupoksi, inisiatif, kerja sama, kualitas dan kuantitas kerja. Gaya kepemimpinan seperti ini sama saja tidak memberdayakan ASN Pemrprov DKI. Bila kerja hanya lebih fokus pada mencabut peraturan, maka derajad kepemimpinan Anies-Sandi jauh di bawah Jokowi, Ahok, dan Djarot, dalam kurun waktu sama.
Halaman Selanjutnya....