Kurangi Kebergantungan pada Pembiayaan Asing, Berikut Ini Alasannya

JAKARTA - Pemerintah berupaya mengurangi kebergantungan pada pembiayaan atau lembaga keuangan asing untuk hilirisasi. Karenanya, pemerintah bakal mengoptimalkan pembiayaan keuangan domestik untuk hilirisasi.

Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di Jakarta, Jumat (17/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.

"Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil selaku ketua Satgas.

Bahlil menambahkan keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden," ujar Bahlil.

Selain mengurangi kebergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).

"Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden," katanya.

Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.

Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional tersebut dibentuk lewat Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid itu diteken langsung Presiden Prabowo pada 3 Januari 2025 di Jakarta.

Dorong Nilai Tambah

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyambut positif langkah Presiden Prabowo membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Dari aspek industri dan hilirisasi, ujarnya, Indonesia perlu menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam lainnya.

“Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” lanjutnya

Dirinya berharap, dengan pembentukan Satgas Ketahanan Energi dan Hilirisasi maka dalam waktu dekat Indonesia dapat mengurangi dan nantinya tidak perlu melakukan impor BBM dan LPG.