
Akses Terbatas, Petani Kesulitan Mendapatkan Benih Unggul
Petani Kesulitan Akses Benih Unggul
Foto: antaraJAKARTA - Ketersediaan benih unggulmenjadi kunci utama untuk membangun swasembada pangan. Namun, kendala di lapangan memperlihatkan petani selaku produsen pangan kesulitan memperoleh benih berkualitas.
Persoalan ini tak terlepas dari ulah perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik monopoli. Mereka memasarkan benih dengan harga tinggi sehingga sulit dijangkau petani.
Pengamat Pertanian dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan ketersediaan benih unggul tidak hanya berpengaruh pada hasil pertanian, tetapi juga pada ketahanan pangan secara keseluruhan. Terlebih lagi, hal itu terjadi dalam konteks pertanian modern yang semakin menuntut efisiensi dan produktivitas.
Benih unggul menjadi fondasi dari setiap usaha pertanian yang sukses. Benih berkualitas tinggi dapat meningkatkan hasil panen, memperpendek waktu pertumbuhan, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit.
Di Indonesia dengan keanekaragaman tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, ujarnya, ketersediaan benih unggul menjadi sangat penting. Dengan benih yang baik, lanjutnya, petani dapat menghasilkan produk berkualitas dan berkelanjutan.
Namun, dia memperingatkan tantangan yang dihadapi oleh para petani sering kali berkaitan dengan akses terhadap benih unggul tersebut. "Ketersediaan benih yang terbatas dapat menghambat perluasan area tanam dan menurunkan produktivitas. Karena itu, inovasi dalam penyediaan benih menjadi langkah awal yang krusial untuk mencapai swasembada pangan," ucap Muliarta dari Denpasar, Bali, Sabtu (22/2).
Guna memastikan ketersediaan benih unggul, menurut Muliarta, diperlukan riset dan pengembangan benih harus didorong. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus berkolaborasi dengan petani untuk menghasilkan benih yang sesuai dengan kondisi lokal.
"Pendekatan partisipatif dalam pengembangan benih dapat memastikan bahwa kebutuhan petani diakomodasi," tegasnya.
Selanjutnya, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mendukung distribusi benih unggul. Subsidi untuk benih berkualitas, pelatihan untuk petani mengenai cara memilih dan menggunakan benih, serta program penyuluhan pertanian dapat meningkatkan akses petani terhadap benih unggul.
Namun, Muliarta memperingatkan salah satu tantangan utama dalam penyediaan benih unggul adalah monopoli oleh beberapa perusahaan benih besar. Perusahaan-perusahaan ini sering kali mengendalikan pasar benih dengan harga yang tinggi, sehingga akses petani, terutama petani kecil, menjadi terbatas.
"Monopoli ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya," jelasnya.
Untuk itu, menurut Muliarta, pemerintah perlu menerapkan regulasi ketat terhadap perusahaan-perusahaan benih untuk mencegah praktik monopoli. Kebijakan ini bisa mencakup pembatasan kepemilikan pasar dan pembuatan kebijakan yang mendukung keberadaan perusahaan benih lokal.
Titik Krusial
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran, Jakarta, Freesca Syafitri memperingatkan pemerintah harus meningkatkan level kewaspadaan seiring dengan kondisi darurat pangan di Filipina, Jepang dan Malaysia. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pangan yang tangguh.
"Indonesia kini berada di titik krusial dalam menentukan arah kebijakan pangan nasional," tegas Freesca.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
- 2 Jangan Beri Ampun Pelaku Penyimpangan Impor. Itu Merugikan Negara. Harus Ditindak!
- 3 Andreeva Kejutkan Iga Swiatek dan Lolos ke Semifinal Dubai Open
- 4 Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
- 5 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden