Jakarta Atasi Kemiskinan dengan Pemberdayaan

JAKARTA - Pemberdayaan menjadi opsi kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya mengurangi kemiskinan. Dengan pemberdayaan warga miskin kelak tak lagi bergantung pada bantuan sosial. "Harus ada perbaikan sehingga kebijakan Pemprov Jakarta lebih diarahkan ke pemberdayaan masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan sosial," tandas Sekretaris Daerah Jakarta, Joko Agus Setyono.

Dia mengatakan ini dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jakarta, Rabu (21/8). Hingga kini, menurutnya, anggaran bantuan sosial sudah mencapai 18,3 triliun rupiah. Joko Agus merujuk hasil studi yang memperlihatkan, peluang penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar ketika pemerintah melakukan intervensi melalui pemberdayaan serta pendampingan yang sistematis secara lengkap. Pemberdayaan ini terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Mereka diberi pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2023 -2026. Ini bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Joko kemudian mengingatkan, seluruh perangkat daerah dan lintas pemangku kepentingan, dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan agar mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipertajam.

Untuk saat ini, DTKS menjadi data dasar dan sumber utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Maka, DTKS perlu dipertajam dengan berbagai data lainnya. Selain itu, DTKS juga telah dipertajam dengan berbagai data administratif lain seperti administrasi kependudukan. Tujuannya, untuk meningkatkan akurasi sasaran intervensi.

Joko Agus lalu minta Kepala Dinas Sosial untuk memimpin penajaman DTKS melalui platform forum satu data Indonesia di tingkat provinsi Jakarta. Kemudian, Joko Agus juga minta seluruh produsen data untuk terus memutakhirkan data secara berkala. Dengan begitu, akan muncul data yang akurat. "Jadi, kebijakan-kebijakan Pemprov Jakarta akan lebih efisien, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran," tandas Sekda.
Halaman Selanjutnya....