Jakarta Atasi Kemiskinan dengan Pemberdayaan

JAKARTA - Pemberdayaan menjadi opsi kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya mengurangi kemiskinan. Dengan pemberdayaan warga miskin kelak tak lagi bergantung pada bantuan sosial. "Harus ada perbaikan sehingga kebijakan Pemprov Jakarta lebih diarahkan ke pemberdayaan masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan sosial," tandas Sekretaris Daerah Jakarta, Joko Agus Setyono.

Dia mengatakan ini dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jakarta, Rabu (21/8). Hingga kini, menurutnya, anggaran bantuan sosial sudah mencapai 18,3 triliun rupiah. Joko Agus merujuk hasil studi yang memperlihatkan, peluang penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar ketika pemerintah melakukan intervensi melalui pemberdayaan serta pendampingan yang sistematis secara lengkap. Pemberdayaan ini terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Mereka diberi pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2023 -2026. Ini bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Joko kemudian mengingatkan, seluruh perangkat daerah dan lintas pemangku kepentingan, dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan agar mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipertajam.

Untuk saat ini, DTKS menjadi data dasar dan sumber utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Maka, DTKS perlu dipertajam dengan berbagai data lainnya. Selain itu, DTKS juga telah dipertajam dengan berbagai data administratif lain seperti administrasi kependudukan. Tujuannya, untuk meningkatkan akurasi sasaran intervensi.

Joko Agus lalu minta Kepala Dinas Sosial untuk memimpin penajaman DTKS melalui platform forum satu data Indonesia di tingkat provinsi Jakarta. Kemudian, Joko Agus juga minta seluruh produsen data untuk terus memutakhirkan data secara berkala. Dengan begitu, akan muncul data yang akurat. "Jadi, kebijakan-kebijakan Pemprov Jakarta akan lebih efisien, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran," tandas Sekda.

Diklaim Turun

Sementara itu, tingkat kemiskinan Jakarta diklaim cenderung turun. Penurunan tahun ini 0,14 persen dibanding tahun lalu. "Persentase tersebut dihitung sampai Maret," tambah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta, Atika Nur Rahmania.

Dia lebih merinci lagi, tingkat kemiskinan Jakarta per Maret 2024 mencapai 4,30 persen. Angka ini turun 0,14 persen poin dibandingkan tahun 2023. Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jakarta itu, menjelaskan, tren penurunan juga terjadi di tingkat kemiskinan ekstrem sebanyak 0,22 persen poin.

Tingkat kemiskinan ekstrem Jakarta per Maret 2024 mencapai 0,35 persen atau turun 0,22 persen poin dibanding tahun lalu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan seseorang yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah 10.739 per orang per hari atau sekitar 322.170 per orang per bulan. Menurutnya, target tingkat kemiskinan Jakarta berada di angka 3,79 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen pada tahun ini.

Sedangkan Ketua TKPK Jakarta Joko Agus Setyono merujuk kinerja penanggulangan kemiskinan tahun 2023. Menurutnya, rata-rata penurunan kemiskinan Jakarta 0,2 persen. Maka, menurut Joko, Jakarta memerlukan penurunan dua kali lipat dari rata-rata kinerja tersebut.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan upaya dan peran seluruh pemangku kepentingan.