
Izin Eiger Adventure Land dan Hibisc Fantasy Siap-siap Dicabut
gunung mas juga disegel
Foto: istBOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto membuka peluang untuk mencabut izin yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, untuk dua tempat wisata di kawasan Puncak: Eiger Adventure Land dan Hibisc Fantasy.
"Ya tentunya harus kami evaluasi, pada saat observasi tentukan dulu kebijakannya. Kami akan menindaklanjuti. Jadi kami ingin setiap kebijakan mendukung pemerintah pusat," ungkap Rudy.
Dia mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyegel Eiger Adventure Land yang berlokasi di Megamendung, Kamis.
Saat ini jajaran Pemkab Bogor dengan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ajat Rochmat Jatnika sedang melaksanakan rapat evaluasi di Cibinong, untuk menentukan nasib izin-izin yang sudah dikantongi tempat wisata tersebut.
"Nanti Tanya Sekda hasilnya. Dia yang pimpin rapat, masih berlangsung," kata Rudy.
Tempat wisata Eiger Adventure Land yang saat ini masih dalam proses pembangunan diketahui telah mengantongi izin dari Pemkab Bogor sejak beberapa tahun lalu.
Sedangkan Hibisc Fantasy mengantongi izin sekitar 4.800 meter persegi. Namun di lapangan pembangunan kawasan wisata itu mencapai 15.000 meter persegi.
Eiger Adventure Land dan Hibisc Fantasy Puncak merupakan dua dari empat tempat wisata yang disegel karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan.
Adapun lokasi yang disegel yang pertama yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.
Menanggapi maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dengan tegas mencabut kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bogor dalam memberikan izin.
Berita Trending
- 1 RI-Jepang Perluas Kerja Sama di Bidang “Startup” dan EBT
- 2 Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-26: Jamu Persik, Persib Berpeluang Jaga Jarak dari Dewa United
- 3 Bukan Penentu Kelulusan, Mendikdasmen: TKA Pengganti UN Tidak Wajib
- 4 Tiongkok Mengeklaim Telah Menemukan Sumber Energi “Tak Terbatas”
- 5 DPR dan Jampidsus Kejagung Gelar Rapat Bahas Korupsi Pertamina
Berita Terkini
-
Rapat Paripurna DPR Setujui Laporan Komisi II terkait Evaluasi Pimpinan DKPP
-
DPR RI Setujui Bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Sejauh Ini Pelanggaran di Ruang Udara Nasional Terus Terjadi
-
Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 saat Ramadan Harus Diimbangi Pengawasan Ketat
-
Koperasi Harus Menjadi Instrumen Demokratisasi Pangan di Desa
-
Jakarta Perlu Memanfaatkan “Pocket Garden”