Ironi Musibah di "Bali Baru"

Data menunjukkan, jumlah kapal penyeberangan nasional resmi masih sangat kurang. Hingga kini persentase kapal penyeberangan resmi terdiri dari 45 persen milik ASDP, 53 persen swasta, dan 2 persen kerja sama operasi BUMN-Swasta. Para pengusaha angkutan penyeberangan kesulitan modal untuk peremajaan kapal. Akibatnya, sebagian besar kapal sudah beroperasi di atas 10 tahun.

Selain itu, juga kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasi ASDP, terutama pelayanan transportasi perintis. Dari segi jenis kapal penyeberangan dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama, lintas permintaan tinggi, yakni yang memerlukan pelayanan lebih dari 6 trip perhari dan menggunakan kapal berukuran 300-500 Gross Ton (GT).

Kedua, lintas permintaan sedang, yaitu 2-6 trip perhari, menggunakan kapal berukuran 300-500 GT. Ketiga, lintas permintaan rendah, kurang dari 2 trip perhari dengan kapal 300-500 GT. Kasus Danau Toba masuk golongan kedua. BDOT perlu pengadaaan kapal dengan kapasitas sekitar 300 GT. Selain itu, perlu pembenahan unit dermaga penyeberangan dan aspek kompatibilitas dermaga.

Tidak boleh terjadi lagi musibah SB yang mengangkut penumpang dan wisatawan malah tenggelam. Pemerintah daerah sekitar Danau Toba kurang antisipasi terkait potensi ancaman bencana. Jumlah pengunjung destinasi pariwisata membeludak saat libur Lebaran, namun kurang disertai persiapan dan antisipasi oleh pengelola destinasi agar tidak terjadi kecelakaan dan hal-hal buruk lainnya.

Saat ramai wisatawan pada hari-hari libur sebaiknya ada antisipasi kemungkinan terjadi bencana. Ini penting karena banyak destinasi pariwisata secara geografis terletak pada kawasan yang rentan bencana alam. Dibutuhkan pola manajemen risiko bencana sektor pariwisata yang andal. Pola itu bisa dimanfaatkan badan kebencanaan tingkat lokal maupun nasional serta para pelaku pariwisata daerah menyusun rencana aksi dalam rangka mitigasi bencana.
Halaman Selanjutnya....