Ironi Masalah Perpajakan

Kajian dari data mikro mengonfirmasi besaran kontribusi WP besar terhadap total penerimaan PPh. Perimbangan antara 24 WP Badan dengan 6 WP Orang Pribadi yang memperoleh penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar 2018 dengan sendirinya menjelaskan ketergantungan yang besar pada PPh Badan.

Superioritas PPh Badan terhadap PPh Orang Pribadi sangat berisiko. Kondisi keuangan negara memiliki ketergantungan yang tinggi pada para WP Besar. Padahal, PPh Badan rentan terhadap gejolak perekonomian. Turunnya perolehan PPh Badan saat harga sejumlah komoditas andalan anjlok beberapa waktu lalu menjadi bukti sah.

Lebih ironisnya lagi, praktik terbaik (best practice) secara internasional menyarankan perolehan PPh Orang Pribadi lebih dominan daripada PPh Badan. Bukti empiris menunjukkan, negara dengan perolehan PPh Orang Pribadi yang kuat juga sangat tangguh dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal.

Dengan alur logika tadi, pengembangan basis data perpajakan menjadi titik kritikal. Dari pertukaran informasi keuangan untuk keperluan pajak dan amnesti pajak, otoritas pajak mendapat data nasabah WNI senilai 1.300 triliun rupiah. Artinya, pascaprogram amnesti pajak masih banyak harta WNI di luar negeri yang perlu dilacak.

Data tersebut jadi acuan tolok ukur tingkat kepatuhan WP pemilik rekening apakah sudah sesuai dengan jumlah harta atau aset yang disampaikan dalam SPT. Sebab salah satu faktor pendorong kepatuhan WP di negara yang menganut self assessment adalah ketersediaan data yang valid.
Halaman Selanjutnya....