Polri Perlu Tingkatkan Pengamanan Data

Selama ini sudah banyak beredar keluhan bahwa data masyarakat dijualbelikan secara bebas melalui online. Itu berarti bahwa para penjual mampu memperoleh data rakyat secara massal. Belum banyak yang dilakukan aparat untuk mencegah atau mengamankan agar data warga tidak tercuri, lalu disalahgunakan.

Masalahnya, sekarang justru data kepolisian (Polri) yang diretas. Ini memang bukan pertama data Polri diretas. Maka, sudah saatnya, Polri meningkatkan pengamanan databasenya. Peretas (hacker) mampu menerobos ruang-ruang data Polri. Ini tentu mengkhawatirkan sebab institusi yang mestinya membantu mengamankan data rakyat, ternyata datanya sering diretas.

Bedanya, data anggota Polri ini tidak dijualbelikan. Namun, data mereka di-share secara gratis di Raidforum internet. Lalu kira-kira mengapa, peretas sekadar share data anggota Polri, tak mau mencari keuntungan finansial?

Rupanya, ada alasan unik, dari pengakuan hacker-nya. Dia melakukan peretasan karena tidak suka pemerintah Indonesia saat memperlakukan warganya. Hacker mengaku berasal dari Brasil.

Dia menceritakan bahwa telah dikontak sejumlah warga Indonesia. WNI menceritakan kehidupannya di Indonesia. Dia melakukan peretasan ini, katanya, untuk membantu rakyat Indonesia. "Inilah alasan saya meretas," katanya. Peretas @son1x66 itu bahkan telah mention ke @divhumas_polri. Namun sejauh ini belum ada respons dari Trunojoyo.

Bocoran ini berisi informasi personal dan kredensial dari para pekerja Polri dan orang-orang yang terlibat bersama Polri. Data yang dibocorkan memuat sejumlah besar nama dan identitas anggota Polri. Dia juga menyertakan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan para anggota Polri.

Kebocoran data Polri ini mau tidak mau mestinya memaksa Trunojoyo untuk serius memperkuat data elektroniknya. Apalagi mungkin banyak data tersimpan yang menyangkut penyidikan untuk pengembangan kasus tertentu. Database Polri semestinya tak bisa disentuh hacker. Kalau data tersebut sampai jatuh ke publik, jelas banyak sisi kerugiannya. Maka, segala data superahasia yang harus dijaga secara ketat sekuritinya menjadi sia-sia.

Ini juga harus menjadi evaluasi bahwa sekuriti elektronik Polri perlu dibenahi karena bisa ditembus orang luar beberapa kali. Seluruh elemen yang mengurusi masalah sandi negara perlu duduk bersama mencari langkah-langkah untuk solusi. Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, serta Kominfo. Lembaga-lembaga ini perlu duduk bersama untuk mencari strategi penguatan data dan dokumen negara serta milik rakyat.

Sebab sesuai dengan penjelasan peretas, dalam file Polri tersebut berisi banyak informasi penting. Misalnya, mulai dari data pribadi personel kepolisian seperti nama, NRP, pangkat, tempat dan tanggal lahir. Kemudian satuan kerja, jabatan, alamat, agama, golongan darah, suku, email, bahkan nomor telepon.

Disebutkan pula kolom data rehab putusan, rehab putusan sidang, jenis pelanggaran, rehab keterangan, id propam, hukuman selesai, dan tanggal binlu selesai. Kemungkinan yang bocor ini merupakan data dari pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri.