Inovasi Sistem Pembayaran Digital Perlu Diperkuat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat guna mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi serta transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.

"Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, (yakni) inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) secara virtual di Jakarta, Senin (8/5).

Selain itu, tambah Presiden, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan Asean (Asosiation of South East Asian Nations) seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di Asean 2023.

"Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," ungkapnya.

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru mengingat pangsa pasar dalam sektor tersebut sebesar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital Asean.

Potensi untuk bertumbuh semakin maju dianggap sangat besar mengingat Indonesia berada dalam peringkat ke-6 dengan jumlah startup terbesar di dunia, yakni 2.400 startup, dengan penetrasi internet sebesar 76,8 persen.

Nilai ekonomi digital Indonesia turut diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh hingga 315 miliar dollar AS pada tahun 2030.

Mitigasi Risiko

Karena itu, dia meminta semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang andal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko itu disebut harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi, pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasional.

"Saya minta seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk gunakan kartu kredit pemerintah, serta dukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ucap Presiden.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memperkirakan nilai transaksi uang elektronik pada 2023 tumbuh pesat mencapai 495 triliun rupiah, didorong oleh akselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia.

Perry memproyeksikan transaksi e-commerce bisa mencapai 533 triliun rupiah dan layanan perbankan digital mencapai lebih dari 64.000 triliun rupiah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen BI menjadikan digitalisasi sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia.

Dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI menargetkan 45 juta pengguna QRIS pada 2023, yang mana 80-90 persen penggunanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di pasar-pasar tradisional.

"Di sinilah wujud nyata komitmen kita semua termasuk komitmen BI. Sejak tahun 2019, BI berkomitmen menjadikan digitalisasi sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia dan itu kita terbitkan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2019, kemudian terus kita tingkatkan ke depan," ujarnya.

Ia menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam akselerasi ekonomi keuangan digital, yang tecermin antara lain dari elektronifikasi transaksi keuangan dari pemerintah pusat dan di berbagai daerah, dan penggunaan sarana digital dalam ekonomi.

Selain itu, sistem pembayaran digital juga semakin meningkat sampai ke pasar-pasar tradisional, UMKM dan rumah-rumah ibadah. Hal itu disebabkan transaksi ekonomi keuangan secara digital dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.