Ini yang Dilakukan Pemkab Rejang Lebong untuk Tekan Stunting di Bawah 14 Persen

Rejang Lebong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menargetkan penurunan angka stunting atau gagal tumbuh pada balita yang ada di daerah itu dari 28,6 persen menjadi di bawah 14 persen.

"Saat ini angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong masih tinggi, berada di angka 28,6 persen. Kita targetkan angka stunting ini bisa diturunkan di bawah 14 persen," kata Pjs Bupati Rejang Lebong Herwan Antoni pada acara pemanduan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Rejang Lebong, Senin.

Dia menjelaskan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 28,6 persen ini berarti dari 100 balita terdapat delapan balita yang dinyatakan menderita stunting.

Masih tingginya angka prevalensi stunting di daerah itu, kata dia, harus diturunkan mengingat target Provinsi Bengkulu sebesar 12,55 persen, di mana upaya penurunannya harus didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam tim percepatan penanganan stunting atau TPPS.

Seluruh jajaran yang terlibat dalam TPPS diminta untuk bersama-sama melakukan pengawalan, pemeriksaan dan pengawasan maksimal, dengan melibatkan tim TPK, bidan desa, kader BKB, ahli gizi, dan kader Posyandu.

"Khususnya pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir dan balita yang dilakukan di seluruh Posyandu. Pemeriksaan dan pengukuran harus dilakukan minimal 80 persen dari total populasi ibu hamil dan balita," tegasnya.

Menurut dia, pengawalan harus dilakukan secara maksimal mulai dari persiapan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita, sehingga akan diketahui secara detail ada dan tidaknya, balita stunting atau berapa angka stunting yang bisa diturunkan di desa/kelurahan tertentu.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Nesianto dalam kesempatan itu meminta DP3APPKB Rejang Lebong untuk dapat merealisasikan program pada sisa waktu Tahun 2024.

"Program yang belum tercapai harus direalisasikan pada sisa waktu yang ada, yakni program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK, sehingga Desember nanti seluruh program sudah tercapai 100 persen," kata Nesianto.

Diterangkan Nesianto, angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu pada 2024 mengalami kenaikan menjadi 20,2 persen dibandingkan 2023 sebesar 19,8 persen.

"Untuk itu diperlukan langkah strategis percepatan penurunan stunting, terutama tim percepatan penurunan stunting provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Termasuk bidan desa, kader PKK, dan kader BKB agar sama-sama melakukan pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi lahir, pascapersalinan dan balita," demikian Nesianto.