Inggris Ancam Boikot Perundingan Dagang UE

LONDON - Pemerintah Inggris pada Kamis (27/2) menyatakan akan memaksakan terlaksananya kesepakatan dagang pasca-Brexit dengan Uni Eropa (UE) dalam pertemuan Juni mendatang, dan jika tak ada perkembangan mereka mengancam akan hengkang dari kesepakatan tersebut.

"Jika hingga Juni tak ada kepastian, maka pemerintah kami harus memutuskan apakah Inggris harus keluar dari negosiasi dan fokus pada persiapan domestik yang membahas tiadanya kesepakatan pada pengujung 2020 nanti," kata seorang pejabat Inggris yang memegang mandat perundingan dengan UE.

Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Inggris menetapkan rencana kesepakatan dagang pasca-Brexit dengan UE. Dalam penetapan itu pihak London menyatakan menolak untuk mematuhi semua aturan UE sehingga hal tersebut memicu pertikaian baru di Brussels.

"Kami tak menyetujui kewajiban dari hukum kami untuk mematuhi aturan UE maupun institusi UE seperti Mahkamah Peradilan UE karena institusi itu tak memiliki yurisdiksi di Inggris," ucap pejabat Inggris yang memegang mandat perundingan dengan UE. Untuk itu, Inggris berinisiatif untuk mempublikasikan sendiri aturan-aturan perundingan dagang dengan UE pada Kamis.

Dua hari sebelumnya, para menteri UE telah menyepakati aturan bersama dan hal itu segera ditanggapi oleh pemerintahan Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson dimana Inggris akan menentukan sendiri prioritas-prioritas sebelum melakukan perundingan dengan UE pada awal pekan nanti.
Halaman Selanjutnya....