Inggris Ancam Boikot Perundingan Dagang UE

LONDON - Pemerintah Inggris pada Kamis (27/2) menyatakan akan memaksakan terlaksananya kesepakatan dagang pasca-Brexit dengan Uni Eropa (UE) dalam pertemuan Juni mendatang, dan jika tak ada perkembangan mereka mengancam akan hengkang dari kesepakatan tersebut.

"Jika hingga Juni tak ada kepastian, maka pemerintah kami harus memutuskan apakah Inggris harus keluar dari negosiasi dan fokus pada persiapan domestik yang membahas tiadanya kesepakatan pada pengujung 2020 nanti," kata seorang pejabat Inggris yang memegang mandat perundingan dengan UE.

Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Inggris menetapkan rencana kesepakatan dagang pasca-Brexit dengan UE. Dalam penetapan itu pihak London menyatakan menolak untuk mematuhi semua aturan UE sehingga hal tersebut memicu pertikaian baru di Brussels.

"Kami tak menyetujui kewajiban dari hukum kami untuk mematuhi aturan UE maupun institusi UE seperti Mahkamah Peradilan UE karena institusi itu tak memiliki yurisdiksi di Inggris," ucap pejabat Inggris yang memegang mandat perundingan dengan UE. Untuk itu, Inggris berinisiatif untuk mempublikasikan sendiri aturan-aturan perundingan dagang dengan UE pada Kamis.

Dua hari sebelumnya, para menteri UE telah menyepakati aturan bersama dan hal itu segera ditanggapi oleh pemerintahan Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Boris Johnson dimana Inggris akan menentukan sendiri prioritas-prioritas sebelum melakukan perundingan dengan UE pada awal pekan nanti.

Saat Inggris meninggalkan UE pada 31 Januari lalu, kedua belah pihak menyetujui periode transisi di mana waktu itu akan dipergunakan untuk membahas kemitraan perdagangan dan keamanan yang baru.

Sayangnya hingga saat ini jalannya perundingan alot seiring dengan desakan batas waktu yang sempit yaitu hingga 31 Desember, telah membuat kedua belah pihak sejauh ini ulit untuk berunding.

Ikuti Standar UE

Masalah utama yang jadi pertentangan penting yaitu permintaan UE agar standar produk Inggris harus mengikuti standar UE jika ingin terus memperdagangkan barangnya secara bebas dengan pasar tunggal UE yang besar.

London mengatakan tidak akan mengikat diri dengan mengikuti aturan UE itu dan menyatakan bahwa inti dari Brexit adalah untuk mengamankan kemandirian ekonomi dan politik.

Tak hanya itu, permasalahan juga muncul ketika Brussels juga ingin mempertahankan hak armadanya untuk menangkap ikan di perairan Inggris, sesuatu yang telah ditolak London, meskipun peringatan UE bahwa kegagalan untuk menyepakati hal ini dapat mengganggu pembicaraan perdagangan yang lebih luas.

PM Johnson sebelumnya telah menyerukan perjanjian perdagangan yang lebih longgar dengan UE seperti halnya perjanjian dagang antara UE dan Kanada. Tetapi Brussels mengatakan kedekatan Inggris dan hubungan ekonomi yang erat telah menjadikannya sebagai sebuah kasus istimewa.

"Kami ingin kompetisi di masa depan, tetapi itu harus adil dan bebas," kata ketua juru runding Uni Eropa, Michel Barnier, pada sebuah acara di Parlemen Eropa, Rabu. "Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Inggris untuk menyetujui sejumlah aturan dasar," pungkas Barnier. ang/SB/AFP/I-1