Indonesia Negara Asean Pertama Operasikan Kereta Cepat

» Uji coba operasional akan dilakukan secara bertahap hingga Oktober 2023 mendatang.

» Dukungan "Green Financing" pemerintah pada transportasi perkeretaapian diharapkan makin besar.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dalam uji coba dengan kecepatan maksimal 350 kilometer per jam dari Stasiun Halim menuju Padalarang itu, presiden mengaku sangat nyaman.

"Keberadaan Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai transportasi massal tersebut membuktikan kemajuan peradaban Indonesia. Nyaman, dan pada kecepatan tadi, 350 km per jam, tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan sehingga ya inilah peradaban," kata Presiden Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9).

Dalam uji coba tersebut, Presiden Jokowi sempat melakukan perhitungan peningkatan kecepatan kereta dari 320 km/jam hingga kecepatan maksimal untuk operasional, yakni 350 km/jam.

Dengan kecepatan itu, Presiden menceritakan bahwa perjalanan di dalam kereta sangat nyaman. Sebetulnya, kata Presiden, laju kecepatan KCJB bisa mencapai 385km/jam.

"Ini sebetulnya bisa 385, tapi memang untuk kenyamanan dipasang di 350 km per jam," kata Presiden.

Selain nyaman, Kepala Negara juga memastikan KCJB sangat aman mengingat transportasi tersebut sudah dikembangkan di Tiongkok dengan panjang jalur operasional mencapai 48 ribu kilometer.

Saat ini, tahap uji coba operasional masih akan dilakukan secara bertahap, sedangkan untuk masyarakat ditargetkan mulai Oktober mendatang. Sampai saat ini, kondisi fasilitas di kawasan Stasiun Halim KCJB sudah mencapai 92 persen atau sudah tahap penyelesaian.

Menanggapi moda transportasi itu, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ikaputra, mengatakan secara prinsip dalam pengembangan angkutan kereta api atau berbasis rel, biasanya melewati beberapa fase perkembangan.

Fase pertama perkembangan setelah dibangunnya infrastruktur perkeretaapian adalah dikembangkannya sistem double track sehingga memperlancar dan menjamin keselamatan lalu lintas kereta api. Fase kedua adalah dikembangkannya kereta api perkotaan sebagai kelanjutan dari sistem kereta api antarkota khususnya penumpang (dulu trem dikembangkan di Batavia, Surabaya, Semarang, sekarang LRT).

Kemudian, fase ketiga adalah pengembangan kereta api perkotaan bawah tanah seperti yang telah dikembangkan di Jakarta yakni Kereta Metro. Terakhir adalah pengembangan Kereta Api Cepat.

"Empat Fase ini merupakan fase-fase peradaban perkeretaapian yang lengkap, di mana Indonesia telah melewatinya. Namun untuk mewujudkan infrastruktur perkeretaapian yang diyakini sebagai transportasi hijau dan berkelanjutan, jejaring yang sudah dikembangkan di Jakarta dan kota-kota terdekatnya seharusnya dilanjutkan ke kota-kota lain, sehingga transportasi yang baik tidak hanya dikembangkan di Jakarta. Peradaban infrastruktur transportasi hijau selayaknya juga dinikmati kota-kota lain di Indonesia," papar Ikaputra.

Dukungan Finansial

Ikaputra berharap dukungan finansial pemerintah terhadap transportasi perkeretaapian dengan strategi "Green Financing" semakin besar. Hal itu akan mengembangkan infrastruktur yang mengangkut lebih banyak orang atau barang, menjamin keselamatan, tetapi mampu mereduksi gas emisi (dekarbonisasi), hemat energi, dan memanfaatkan ruang infrastruktur yang lebih efisien.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan saat merasakan naik kereta cepat pada awal September kemarin, dia mengaku bangga, sebab Indonesia akan menjadi negara pertama di level Asean yang mampu mengoperasikan KA cepat.

"Secara keseluruhan sudah baik, sangat nyaman, dan mestinya siap dioperasikan pada Oktober 2023. Kecepatan KA pun bisa maksimal, yakni 352 km. Ini sama dengan kecepatan KA Cepat di Tiongkok," kata Tulus.

Walaupun demikian, dirinya memiliki beberapa masukan dan catatan terkait armada keretanya agar lebih nyaman seperti tempat duduk di kabin ekonomi diharapkan bisa lebih empuk.

Dia pun meminta pengelola agar menampilkan layar monitor di kabin dengan informasi yang lebih beragam, supaya bisa mengakomodir kebutuhan konsumen difabel/tunarungu.