Indonesia dan Jepang Sepakat Hilangkan Lebih Banyak Hambatan Pemasaran Produk

JAKARTA - Indonesia dan Jepang telah menyepakati penghapusan lebih banyak hambatan perdagangan, setelah kedua negara menyelesaikan negosiasi mengenai protokol untuk meningkatkan perjanjian ekonomi bilateral. "Jepang akan memberikan akses yang lebih besar terhadap produk- produk Indonesia termasuk dengan menghapus tarif produk perikanan olahan, dan kedua negara akan meningkatkan hubungan di sektor perbankan," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, Sabtu (16/12).

Dikutip dari The Straits Times, dengan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak mengharapkan amendemen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang atau Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2024.

"Meskipun perjanjian tersebut masih perlu ditandatangani dan diratifikasi secara resmi oleh Parlemen masing-masing setelah pemeriksaan hukum," tambahnya. Pernyataan Retno muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, di sela-sela KTT Tokyo yang menandai 50 tahun hubungan baik antara Jepang dan Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (Asean).

Kementerian Perdagangan sebelumnya mengatakan Jakarta telah meminta Tokyo untuk menghapuskan tarif ekspor tuna kalengan selama negosiasi, yang dimaksudkan untuk melanjutkan IJEPA yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2007.

Jokowi dalam pertemuannya dengan Kishida juga menyoroti pentingnya kesepakatan Jakarta dan Tokyo mengenai mineral penting seiring upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pemain penting dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) global.

Pembangunan MRT

Selain itu, seperti dikutip dari Antara, Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen dari Jepang untuk melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat, dengan target peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Agustus 2024. "Presiden juga mendorong agar pembangunan Jalur Utara-Selatan Fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu," kata Menlu Retno.

Berdasarkan risalah pembahasan penilaian yang ditandatangani Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada November lalu, MRT Jakarta Koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 kilometer dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan,

yaitu fase 1 tahap 1 (Tomang- Medan Satria sepanjang 30,1 km), fase 1 tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), fase 2 timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), dan fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km). Selain komitmen kelanjutan proyek MRT, Indonesia juga mendapat hibah kapal patroli Jepang dengan nilai 9 miliar yen (sekitar 983,4 miliar rupiah). Hibah kapal yang diserahkan kepada Bakamla RI itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman Indonesia, termasuk dari sisi penegakan hukum.

Dari pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan PM Kishida, kedua negara juga mencatat MoU kerja sama senilai 10 miliar yen (sekitar 1 triliun rupiah) antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Tokushukai Medical Corporation untuk meningkatkan pelayanan kardiovaskular di kawasan Asia. Selama pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengangkat soal transisi energi, dalam kapasitas Indonesia sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community (AZEC).

Presiden menekankan pentingnya implementasi berbagai proyek prioritas termasuk pembangunan pembangkit listrik geotermal di Muara Laboh, proyek waste to energy di Legok Nangka, serta pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah. "Presiden juga mengangkat pentingnya kerja sama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia," tutur Retno.