Indonesia Bahas Isu Strategis Sosial Ekonomi di Forum Sosek Malindo

JAKARTA - Delegasi Indonesia, yang dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, mengusung isu sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan negara pada Forum Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Pahang, Malaysia.

"Persidangan ini membahas isu-isu sosio ekonomi yang telah tertunda pembahasannya akibat pandemi Covid-19 dan isu-isu baru yang menjadi perhatian ke depan," kata Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/10).

Dalam forum yang diselenggarakan pada Kamis (19/10) itu, Safrizalmenyebutkan bahwa selama lebih dari 38 tahun kerja sama sosial ekonomiMalindoitu telah menghasilkan berbagai kesepakatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Salah satu kesepakatan itu ialah penyelesaian pemotongan Bukit Tebedu di Sarawak, Malaysia, dengan Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia, yang mendukung pembangunan jalur Dry Port Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong-Tebeduguna melancarkan kegiatan ekonomi danTour de Malindo 2019.

Selain itu, berbagai kesepakatan masih digagas dan dicapai kedua negara, antara lain bidang perhubungan, kesehatan, dan sosial budaya, termasuk di dalamnya pariwisata dan olahraga.

Tujuan pembentukan ForumSosek Malindotersebut antara lain agar dapat menyamakan persepsi dengan mengedepankan kebersamaan dalam kerja sama sosial ekonomi di kawasan perbatasan.

"Kerja sama sosial ekonomiMalindo ini dapat memiliki pencapaian dan hasil yang konkret, sehingga bermanfaat secara langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara," tambah Safrizal.

Selanjutnya, isu-isu strategis yang menjadi agenda bersama dalam forum ke-38 itu disusun menjadi beberapa Kertas Kerja, antara lain terkait Penubuhan Jawatankuasa untuk meneliti standar operasional prosedur (SOP) pengurusan pemulangan jenazah.

Kemudian, terkait pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi kendaraan Malaysia yang melintas di PLBN Entikong, Aruk dan Badau.

Sementara itu, ada pula usulan Indonesia yakni pembukaan semula laluan antarabangsa Penetapan Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) Darat Serudong, Kalabakan Sabah-Sei Manggaris Kaltara di Titik A708.

"Pengelolaan perairan Telok Melano, Malaysia, dapat ditetapkan sebagai kawasan perairan konservasi mengingat masih dalam bersebelahan dengan pesisir wilayah Desa Temajukdi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat," ujarSafrizal.

Dia berharap persidangan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan diantara kedua negara dalam mencapai solusi bersama untuk isu-isu sosial ekonomi terkini di kawasan perbatasan.

Forum ke-38 Sosek Malindo ini diakhiri dengan penandatanganan risalah hasil perundingan antara Dirjen Bina Adwil Kemendagri dan Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara Malaysia.

Risalah itu menjadi pegangan bagi kedua negara untuk menindaklanjuti sesuai peran masing masing dan dilaporkan pada persidangan berikutnya.

Delegasi Indonesia terdiri atas Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, dan pemerintah daerah perbatasan dengan Malaysia, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

Forum tersebut dibuka oleh Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Hamzah bin Ishak, Majlis Keselamatan Negara selaku Ketua JKK Sosek Malaysia, bersama dengan Delegasi Malaysia terdiri dari Majlis Keselamatan Negara, Pejabat Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Negeri Melaka, UPEN Sarawak, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Angkatan Tentara Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.