Indeks Perilaku Antikorupsi Stagnan Lima Tahun Terakhir

"Ini tidak hanya di kementerian/lembaga, tetapi juga di pemda (pemerintah daerah) dan hingga ke pemerintah desa," kata Badiul.

Kedua, lanjut Badiul, perilaku penegak hukum, misalnya kasus yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan lainnya. Ketiga, lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kepada aparat yang korup.

"Masyarakat dihadapkan pada situasi yang serba tidak pasti, karena perilaku korup para oknum penyelenggara negara. Sehingga ketika IPAK mengalami penurunan, itu bukti nyata betapa buruknya komitmen pemerintah," kata Badiul.

Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai laporan BPS terkait semakin rendahnya budaya antikorupsi bakal berpengaruh pada penilaian investor untuk menanamkan modalnya di RI.

Laporan itu, papar Huda, akan berhubungan dengan kemudahan berbisnis di RI atau ease of doing business yang mengukur kualitas regulasi di setiap negara serta dampaknya terhadap pelaku usaha.
Halaman Selanjutnya....