Implementasi OSS Belum Optimal

Jakarta akarta akartaakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penyempurnaan sistem pelayanan terintegrasi (OSS) akan terus dilakukan meski operasional telah berjalan baik selama sebulan. Penyempurnaan terus dilakukan karena sistem ini baru berjalan selama sebulan dengan cakupan yang besar serta melibatkan 25 Kementerian Lembaga dan 514 pemerintah daerah.

"Penyempurnaan sistem ini dilakukan berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun pemangku kepentingan di kementerian lembaga dan pemerintah daerah," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (9/8). Selain penyempurnaan sistem, tambah Susiwijono, terdapat hasil evaluasi maupun tantangan lainnya atas sistem pelayanan yang baru berjalan sejak 9 Juli 2018 ini.

Tantangan itu adalah pemahaman pemangku kepentingan atas sistem OSS yang belum berubah karena masih menggunakan pola pikir lama. Kemudian, tantangan lainnya adalah penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan proses pengundangan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang baru selesai 50 persen.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum sepenuhnya fokus kepada pengawasan dan pemenuhan komitmen. Terakhir, integrasi sistem OSS dengan Kementerian Lembaga masih belum sepenuhnya 100 persen lancar di tingkat implementasi.

"Sebagian sistem di kementerian lembaga masih memerlukan interface untuk integrasi dengan sistem OSS," jelasnya. Susiwijono mengatakan Kemenko Perekonomian juga berupaya mempercepat peralihan pelayanan sistem OSS kepada BKPM.
Halaman Selanjutnya....