IMF dan Bank Dunia Harus Tanggung Jawab atas Beban Utang RI dari Obligasi Rekap BLBI

Manajer Riset Sekretaris Nasional Fitra, Badiul Hadi, di Jakarta, Minggu (18/4), mengatakan akibat saran dari dua lembaga tersebut, Indonesia masuk dalam jebakan utang yang harus dibayar bunganya hingga 2043. Jumlah obligasi rekap yang diterima bank-bank saat krisis moneter mencapai 455 triliun rupiah lebih.

Sedangkan injeksi dana tunai pemerintah ke beberapa pemilik bank dalam bentuk BLBI mencapai 144,5 triliun rupiah. BLBI inilah yang saat ini kembali ditagih pemerintah karena para penerimanya kebanyakan tidak punya niat untuk mengembalikan dana tersebut.

"Pemerintah harus meminta IMF dan Bank Dunia bertanggung jawab karena atas saran merekalah, pemerintah mengeluarkan obligasi rekap yang merupakan odious debt atau illegitimate debt," kata Badiul.

Dalam hukum internasional, odious debt atau illegitimate debt, kutip Badiul, merupakan utang nasional yang ditimbulkan oleh rezim yang lalim dan tidak boleh ditegakkan. Utang semacam itu merupakan utang pribadi rezim yang menanggungnya dan bukan utang negara. Dalam beberapa hal, konsep ini analog dengan ketidakabsahan kontrak yang ditandatangani di bawah paksaan.

Belajar dari kasus di masa lalu itulah, pemerintah, kata Badiul, jangan mengulang kesalahan di masa lalu yang menyetujui saran dua lembaga multilateral itu untuk membantu mensupervisi pengelolaan utang saat ini. "Ini kita khawatirkan, tawaran solusi yang diberikan justru bisa menjadi beban bagi keuangan negara," kata Badiul.
Halaman Selanjutnya....