![IKPI Aktif Bantu Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Negara dari Pajak](https://koran-jakarta.com/images/article/ikpi-aktif-bantu-pemerintah-tingkatkan-penerimaan-negara-dari-pajak-240912130436.jpeg)
IKPI Aktif Bantu Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Negara dari Pajak
![IKPI Aktif Bantu Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Negara dari Pajak](https://koran-jakarta.com/images/article/ikpi-aktif-bantu-pemerintah-tingkatkan-penerimaan-negara-dari-pajak-240912130436.jpeg)
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld (tengah) disela sela pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis (12/9)
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan komitmen asosiasi konsultan pajak tersebut untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan.
Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, dengan anggota yang mencapai 7.035 dan didukung oleh 42 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, IKPI secara aktif memberikan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.
"Tidak ketinggalan, IKPI berperan aktif dan terjun langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan UMKM pada setiap tahunnya, di hampir seluruh kantor IKPI Cabang," ucap Vaudy saat mengumumkan terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis (12/9).
"Kami juga selalu meningkatkan peran IKPI untuk konsisten menaikkan angka kepatuhan wajib pajak. Caranya dengan mengedukasi dan memberikan sosialisasi peraturan terkini kepada wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha," kata Vaudy menambahkan.
Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, ia juga akan menjalankan salah satu program kerja prioritas yakni menggolkan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Alasannya, wajib pajak dan konsultan pajak saat ini sudah sangat memerlukan perlindungan dengan payung hukum yang kuat dan memiliki kepastian hukum untuk melindungi hak-haknya dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan profesinya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Komentar
()Muat lainnya