Bisnis Ekstratif Rusak Keseimbangan Alam
TAMBANG EMAS RAKYAT | Seorang buruh tambang menghancurkan material (batu rep) yang mengandung emas untuk dimasukkan ke dalam tromol di Pertambangan Rakyat Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (7/1).Tambang yang mulai beroperasi sejak tahun 1996 itu sudah memiliki izin Wilayah Pertambangan Rakyat dengan sistem pengolahan emas menggunakan tromol yang mampu menghasilkan 10 gram emas setiap kali penggilingan dan hingga saat ini tambang emas rakyat tersebut masih berproduksi serta menjadi mata pencaharian sebagian warga di Desa Anggai.
Foto: ANTARA/ANDRI SAPUTRAJAKARTA - Pemerintah perlu mengurangi kebergantungan terhadap aktivitas industri ekstratif. Selain merugikan keseimbangan alam, ekspor komoditas yang merupakan buah dari bisnis ekstratif ini tidak cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi nasional lantaran sifatnya sangat rentan terkena gangguan pasar global.
Dosen Teologi Moral Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Frumensius Gions OFM, mengaitkan masalah industri pertambangan ini dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia.
Frumens menyebutkan salah satu makna dari kunjungan Paus ini adalah peduli terhadap lingkungan, yakni bagaimana manusia itu melihat lingkungan sebagai bagian yang integral dengan dirinya.
"Mencintai lingkungan itu bukanlah pilihan, tetapi sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Karena itu, mestinya negara mengurangi atau menghentikan aktivitas industri ekstratif," tegas Frumen kepada Koran Jakarta, Rabu (4/9), ketika dimintai tanggapannya terkait makna kedatangan Paus ke Indonesia.
Makna itu, terang Romo Frumen, sesuai dengan ensiklik (surat edaran Paus) "Laudato Si", ensiklik Apostolik Paus Fransiskus yang membicarakan Ibu Bumi sebagai rumah bersama. "Jadi, Paus mau menekankan bahwa bumi ini ialah rumah bersama. Oleh karena itu, marilah kita merawatnya secara bersama-sama," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mewanti-wanti pemerintah terkait harga komoditas unggulan, seperti harga CPO, mineral, dan batu bara yang anjlok. Menurutnya, hal ini menandakan segera berakhirnya windfall harga komoditas yang sudah kita nikmati semenjak pertengahan Juli 2021.
"Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I-2024 sebesar 1.320,73 triliun rupiah atau 47,1 persen terhadap APBN 2024. Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2023," ungkapnya.
Anis menyebut imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan. Penerimaanperpajakan semester I-2024 mencapai 1.028 triliun rupiah atau 44,5 persen terhadap APBN 2024. Kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
"Hal ini menunjukkan penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas. Tentunya pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. Sebab, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Kita berharap hingga akhir 2024, penerimaan negara bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024," jelasnya.
Rentan Bergejolak
Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, mengatakan sejak lama pemerintah memang tidak dapat lepas dari sumber penerimaan jangka pendek dan menjadi riskan ketika harga komoditas mulai turun.
"Sejak lama, penerimaan negara memang sangat bergantung dari ledakan komoditas. Sejarah mencatat bahwa tren peningkatan rasio pajak terjadi hanya jika Indonesia mengalami ledakan komoditas," ujar Ecky.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, merinci penerimaan pajak hingga Mei 2024 mencapai 760,4 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 830,5 triliun rupiah. Artinya, sampai Mei 2024, realisasi target pajak baru mencapai 36,2 persen.
Bank Dunia sudah memprediksi adanya potensi penurunan indeks harga komoditas dunia pada 2024 menjadi 105,3 dan 2025 sebesar 101,6. Indeks tersebut jauh di bawah indeks harga pada 2022 yang bahkan mencapai 142,5 dan 2023 yang berada di angka 108.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Sah, KPU Sampaikan Paslon Herman Deru-Cik Ujang Raih Suara Terbanyak Pilgub Sumsel 2024
- 2 Warga Harus Waspada, Empat Daerah Sumsel Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
- 3 Wakil Rakyat di DPR Tidak Peka soal Penolakan Kenaikan Tarif PPN 12%
- 4 4 Laundry di Kota Semarang Gunakan LPG 3 Kilogram Tak Sesuai Peruntukannya
- 5 Paripurna DPR Setujui Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029, Diharapkan Profesional, Independen, dan Amanah
Berita Terkini
- Buka Daerah Pelosok, ASDP Operasikan 84 unit Armada Layani 208 Lintasan Perintis di seluruh Indonesia
- Banjir Rendam Sebagian Ruas Tol Pandaan-Malang
- Gawat Semoga Tidak Seganas Covid-19, WHO Kirim Tim Ahli ke Kongo Bantu Selidiki Penyakit Misterius
- Dheky Wijaya Tegaskan Pentingnya Penerapan Pancasila dalam Penyelesaian Sengketa Organisasi Advokat
- Pasca Kebakaran 2019 Katedral Notre-Dame Paris Kembali Dibuka