Hindari Manipulasi PPDB Jumlah Sekolah DKI Perlu Dikaji

Dia menuturkan jika melihat jarak Ibu Kota, akan kesulitan menentukan zonasi. Sebab, terhalang rel kereta api maupun gedung-gedung bertingkat dan apartemen. Memang kelihatan jaraknya dekat, namun aksesnyajauh. Ibu Kota memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka perlu memprioritaskan akses seperti kemudahan mobilitas untuk menyesuaikan jumlah persentase sekolah.

"Jadi, urutannya melihat akses, zona prioritas, baru usia," terangnya. Selain itu, Purwosusilo menuturkan, data sistem zonasi PPDB tidak hanya dari Dinas Pendidikan DKI saja, namun ada juga dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi-Energi, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan.

Maka, jika ditemukan dugaan manipulasi Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi PPDB, Dinas Pendidikan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung mengetahui, sehingga bisa ditindak. Kalau ada KK yang meragukan, Dukcapil akan menelusuri riwayat KK. Ini penting untuk memastikan memenuhi atau tidak. "Jika memenuhi maka disetujui Dinas Pendidikan. Kalau tidak memenuhi, sudah tertangkap oleh Dukcapil," terangnya.

Turunkan Tawuran
Halaman Selanjutnya....