Hindari Kerugian Negara, Skema JETP Harus Transparan

Selain itu, perlu memenuhi rasa keadilan bagi pekerja dan masyarakat terdampak dan keadilan ekologis. Skema JET-P juga harus dilaksanakan di tengah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan percepatan transisi energi, seperti solusi palsu seperti co-firing dan adanya pembangunan PLTU batu bara untuk industri.

Sementara itu, pengamat energi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Ketut Buda Artana, berharap skema yang disiapkan segera memacu transisi energi, karena di balik melimpahnya kekayaan alam yang ada, cadangan energi di Indonesia, tidak akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan di masa mendatang.