Hindari Kerugian Negara, Skema JETP Harus Transparan

JAKARTA - International Energy Agency (IEA) mendukung langkah Indonesia mengakselerasi transisi ke energi terbarukan. Salah satunya dengan mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP).

Executive Director of IEA, Fatih Birol, dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) IEA dengan PLN di Paris, Prancis, Selasa (18/4), mengatakan dukungan transisi itu sebagai upaya dalam mengurangi emisi karbon.

"Dukungan IEA kepada Indonesia bisa menjadi pendorong untuk berbagai pihak melakukan kolaborasi bersama dalam proyek transisi energi," kata Birol.

IEA dan PLN sepakat bekerja sama dalam pemantapan roadmap Net Zero Emission (NZE) yang sudah dibuat oleh Indonesia. Kedua pihak juga sepakat mempertajam skema JETP dalam menggaet kolaborasi investasi untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia, khususnya dalam proyek pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), pembangunan green energy enabling transmission line, dan juga peningkatan kapasitas SDM Indonesia untuk bersiap menyongsong era baru dalam perkembangan energi ke depan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/4), mengatakan kerja sama dua lembaga sudah terjalin lama dan kolaborasi kali ini khusus dalam mencapai target pengurangan emisi karbon dunia.

"Kami memiliki visi yang sama untuk menyongsong masa depan. Masa depan energi berkelanjutan yang membawa kemakmuran dan kemuliaan bagi bangsa dan dunia," kata Darmawan.

Senior Campaign Strategist Greenpeace International, Tata Mustasya, yang diminta pendapatnya mengatakan keterlibatan IEA setidaknya membantu PLN menyiapkan teknis skema pelaksanaan JET-P sebagai bagian dari akselerasi transisi energi di Indonesia.

Kendati demikian, pemerintah dan PLN perlu menyelesaikan hal-hal yang prinsipil dan mendasar dalam skema dan pelaksanaan JET-P di antaranya tata kelola termasuk transparansi.

"Di sini, pemerintah dan PLN harus memastikan tidak ada praktik korupsi dalam pilihan proyek yang akan dibiayai dan tidak ada overvaluasi dalam pensiun dini PLTU batu bara," kata Tata.

Reformasi Kebijakan

Selain itu, perlu memenuhi rasa keadilan bagi pekerja dan masyarakat terdampak dan keadilan ekologis. Skema JET-P juga harus dilaksanakan di tengah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan percepatan transisi energi, seperti solusi palsu seperti co-firing dan adanya pembangunan PLTU batu bara untuk industri.

Sementara itu, pengamat energi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Ketut Buda Artana, berharap skema yang disiapkan segera memacu transisi energi, karena di balik melimpahnya kekayaan alam yang ada, cadangan energi di Indonesia, tidak akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan di masa mendatang.