Hentikan Konsumsi Energi Fosil

JAKARTA - Para pemerhati lingkungan global mendesak otoritas semua negara menghentikan penggunaan energi fosil karena ditengarai telah merusak bumi sehingga memicu perubahan iklim. Pasalnya, saat ini, masih banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, menggunakan energi fosil, terutama batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Tuntutan itu menjadi poin utama dalam pergelaran Konferensi Perubahan Iklim COP23 Fiji yang bertempat di Bonn, Jerman pada 4-5 November lalu. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yuyun Harmono, mengatakan aksi ini bagian dari upaya menghentikan pengunaan energi penyebab polusi.

Yuyun menegaskan pemerhati lingkungan global mendesak pemimpin dunia serius mengatasi perubahan iklim. "Aksi ini mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batu bara," tegasnya, di Jakarta, Selasa (7/11).

Yuyun menambahkan Walhi sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat global mendesak agar dalam COP 23 para pemimpin dunia dan khususnya pemerintah Indonesia secara serius membahas nasib bumi dan keselamatan manusia yang terancam dari dampak perubahan iklim.

Karena itu, menurut Yuyun, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah serius menghentikan penggunaaan energi fosil, khususnya batu bara yang kotor dan mematikan. Itu harus dilakukan jika pemerintah memiliki komitmen sebagaimana yang tertuang dalam Paris Agreement.

Seperti diketahui, dalam konferensi tersebut, berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup menggelar aksi dengan massa mencapai 20 ribu orang, secara bersama-sama menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor.

Pada 5 November lalu, bertempat di tambang batu bara di Hambach, 50 kilometer (km) dari tempat pelaksanaan COP23, aksi pendudukan tambang batu bara dilakukan oleh aktivis Jerman dan negara-negara lain dengan desakan yang sama.

Direktur Walhi kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ratno Budi yang turut hadir dalam konferensi tersebut menyatakan bahwa berbagai persoalan tambang batubara di Indonesia menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi, yang berakibat pada penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat, pencemaran, krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan dan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Ditegaskan Ratno, krisis lingkungan dan perubahan iklim berdampak besar bagi rakyat, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Babel. "Industri ekstraktif begitu massif terjadi di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, yang menambah kerentanan wilayah ini," paparnya.

Manfaatkan EBT

Dia melanjutkan upaya pemerhati lingkungan di Tanah Air untuk mengambil bagian dalam aksi global ini memberikan pesan ke pemerintah supaya pemerintah melaksanakan komitmennya meninggalkan energi fosil dan memanfaakan energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya besar di Indonesia.

"Para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya tidak boleh melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim, termasuk dengan atas restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi," pungkasnya.

ers/E-10