Hasto Wardoyo

Tapi, isunya BKKBN kurang pegawai?

Enggak, kurang kegiatan. Tergantung targetnya seperti apa. Kalau target BKKBN mau sampai kecamatan sampai desa, ya tambah pegawai, tapi catatannya ya ada kegiatan. Kalau sekarang kondisi pegawai sampai ke grass root tidak cukup dan kegiatan pun tidak ada, ya layak di-regrouping kalau memang tidak mau diubah. Ini kan mesin departemen, kalau tidak diperbaiki struktur makronya, bagaimana mau mulai.

Bagaimana dengan standarisasi pelayanan KB Nasional?

Harus ada standar pelayanan minimal. Pasang susuk, suntik, sterilisasi untuk laki-laki, perempuan, bagaimana? Pelayanan boleh massal nggak? Atau harus ada konseling, informed concern dengan suami juga? KB itu hak istri atau juga hak suami. Perlu tanda tangan suami nggak? Itu semua bagian dari SOP. Sebagai pembanding, di Orde Baru, pasang susuk bisa ramairamai di gedung sekolah.

Apakah BKKBN akan bekerja sama dengan organisasi agama?
Halaman Selanjutnya....