Hasto Wardoyo

Sekarang paradigmanya berbeda. Orang diberi kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak sebebas- bebasnya. Tidak boleh ada topdown lagi. Apalagi soal punya anak. Itu jadi hak asasi setiap warga. Bisa saja mengambil inspirasi dari programnya, namun pendekatan di lapangan harus diubah.

Di Nawacita tertera Kampung KB sebagai salah satu prioroitas, bagaimana dengan hal itu?

Itu gerakan teknis cara menyukseskan program. Kampung KB jadi indikator keberhasilan KB di tingkat wilayah atau desa. Misal indikatornya adalah jumlah aseptor KB sekian. Bisa jadi kampung KB kalau aseptornya cukup. Yang harus kita sadari, ledakan penduduk itu lebih berbahaya dari ledakan bom. Kalau tidak terkendali, bahaya, karena sumber daya alam terbatas, kemampuan untuk mencukupi manusia terbatas.

Kabarnya APBD untuk program BKKBN masih kecil?

Di pusat pun kecil atau anggaran yang tidak sehat karena ternyata 70 persen anggaran masih untuk membayar gaji pegawai. Hanya 30 persen untuk pekerjaan. Artinya ini sudah institusi yang kolaps. Kalau lembaga bisnis, anggaran gaji karyawan 30 persen, 70 persen program, itu bisnisnya sehat. Kalau punya tukang, gaji tukang 70 juta beli semen 30 juta. Tukange garap apa? Itu pertanyaan mendasar. Ada struktur makro yang salah.
Halaman Selanjutnya....