Harus Ada Transparansi "Gali Lubang Tutup Lubang"

JAKARTA - Pemerintah dan DPR diminta untuk lebih transparan dan membuka fakta sesungguhnya tentang fenomena gali lubang tutup lubang pada pengelolaan utang negara.

Apalagi, tahun ini pemerintah menargetkan penarikan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar 467 triliun rupiah seperti yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017.

Selama ini, penambahan utang baru itu terus terjadi setiap tahun dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi, apalagi melakukan moratorium terhadap kewajiban utang lama dari penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengatakan pengelolaan utang pemerintah penuh dengan tanda tanya, padahal jumlahnya sudah mencapai hampir 4.000 triliun rupiah.

"Setiap tahun tambah utang, ditutup-tutupi dengan rasio terhadap PDB (produk domestik bruto) yang sebenarnya angkanya tidak tetap dan bersifat perkiraan.
Halaman Selanjutnya....