Harus Ada Transparansi "Gali Lubang Tutup Lubang"

Anehnya lagi, masing-masing lembaga, seperti Kemenkeu, BPS, dan lembaga asing bisa berbeda-beda. Sementara utang bersifat pasti dan harus dibayar di kemudian hari," kata dia saat dihubungi, Selasa (11/7).

Menurut Salamuddin, pemerintah mengatakan defisit APBN 2017 naik menjadi 2,92 persen dari sebelumnya 2,67 persen terhadap PDB. Namun, defisit ini seolah-olah tidak berkorelasi dengan konsekuensi yang harus ditanggung di kemudian hari, padahal pemerintah jelas-jelas menambalnya dengan utang baru.

"Berlindung di balik perkiraan dibanding perkiraan, tapi menutupi kepastian konsekuensi yang harus ditanggung di kemudian hari. Ini sama sekali tidak terbuka dan hanya memindahkan beban kepada generasi selanjutnya.

Seharusnya pemerintah dan DPR sepakat melakukan moratorium utang, khususnya utang pengemplang BLBI yang telah dikonversi menjadi obligasi rekap," kata dia.

Cetak Uang
Halaman Selanjutnya....