Google Hentikan Program Keberagaman di Tempat Kerja

SAN FRANCISCO - Perusahaan induk Google, Alphabet, tak lagi menjadikan keberagaman dan inklusi sebagai prioritas di tempat kerja, menurut pengajuan kepada regulator AS, Rabu (5/2).

Laporan tahunan 10-K raksasa internet itu, yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), tidak lagi memuat komitmen terhadap inklusi dan keberagaman di tempat kerja yang telah ada tahun sebelumnya.

"Di Alphabet, kami berkomitmen untuk menjadikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi sebagai bagian dari semua yang kami lakukan dan untuk mengembangkan tenaga kerja yang mewakili pengguna yang kami layani," demikian bunyi baris yang dihapus.

Secara internal, pekerja Alphabet diberi tahu bahwa perusahaan tidak lagi memiliki tujuan perekrutan berdasarkan ras atau jenis kelamin.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja di mana semua karyawan kami dapat meraih keberhasilan dan memiliki kesempatan yang sama, dan selama setahun terakhir kami telah meninjau program-program kami yang dirancang untuk membantu kami mencapainya," kata juru bicara Google dalam menanggapi pertanyaan AFP.

"Sebagai kontraktor federal, tim kami juga mengevaluasi perubahan yang diperlukan menyusul keputusan pengadilan dan perintah eksekutif terkini mengenai topik ini."

Presiden AS Donald Trump berulang kali menyerang inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, dengan mengeluarkan perintah eksekutif bulan lalu yang menyebut program semacam itu ilegal.

Pengajuan Alphabet ini terjadi sehari setelah Google memperbarui prinsipnya mengenai kecerdasan buatan (AI), menghapus janji untuk tidak menggunakan teknologi tersebut sebagai senjata atau pengawasan.

Perubahan tersebut terjadi beberapa minggu setelah CEO Google Sundar Pichai dan tokoh teknologi lainnya menghadiri pelantikan Trump.

Setelah menjabat, Trump segera membatalkan perintah eksekutif pendahulunya, Joe Biden, yang mengamanatkan praktik keselamatan untuk AI.

Perusahaan AI kini memiliki lebih sedikit kewajiban yang harus dipatuhi, seperti kewajiban untuk membagikan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa teknologi tersebut memiliki risiko serius bagi negara, ekonominya, atau warga negaranya.