Gerakan Pro-demokrasi di Negara Ini Was-was, Militer dan Pendukung Mantan Diktator Bersekutu untuk Kembali Berkuasa
Kelompok pro-demokrasi menuntut penyelenggaraan pemilihan umum dan menolak keterlibatan elit lama Sudan di pemerintahan transisi.
Adapun Suliman Baldo, Direktur Sudan Transparency and Policy Tracker, sebuah lembaga pemantau demokrasi di Khartoum, mengatakan upaya militer memulihkan hak politik kaum Islamis dan bekas pemberontak pro-Bashir akan semakin memicu eskalasi konflik.
Tuduhan itu dibantah oleh junta militer. Kepada Reuters, seorang pejabat Sudan menjamin militer berupaya membentuk "konsensus nasional" tanpa melibatkan NCP. Adapun Jenderal al-Burhan mengatakan, akan mengkaji ulang penempatan kembali bekas pejabat NCP di pemerintahan.
Peran NCP dalam Pemilu
Diplomat asing dan analis internasional menilai, upaya militer memulihkan hak politik partai-partai Islam pro-Bashir sudah sejalan dengan transisi demokratis. Ini membuka jalan bagi terselenggaranya pemilu yang kredibel sebagai syarat kucuran dana bantuan internasional.
"Sudan berada dalam krisis eksistensial," kata Amani al-Taweel dari lembaga wadah pemikir Mesir, al-Ahram Center. "Semua orang khawatir karena potensi Sudan sebagai wadah terorisme," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Komentar
()Muat lainnya