Fleksibilitas Fiskal Semakin Melemah

Kondisi tersebut kalau terus dipertahankan, kata Riza, akan menyebabkan kemampuan fiskal negara semakin tidak fleksibel ke depan. Sebab, komponen belanja operasional seperti belanja pegawai dan barang sangat besar porsinya dalam APBN.

Pada APBN 2020, komposisi belanja pegawai mencapai 20,8 persen dan belanja barang 23 persen. Sementara persentase pos belanja lainnya, seperti belanja modal, bantuan sosial, subsidi, dan hibah di bawah persentase tersebut. Di sisi lain, persentase belanja untuk pembayaran bunga utang juga bertambah.

"Jadi, hampir 40 persen lebih habis untuk belanja operasional. Sementara itu, kita lihat belanja bunga utang komposisinya meningkat di 2021 angkanya mencapai 19,1 persen. Ini artinya bahwa kemampuan fiskal kita untuk fleksibilitas fiskal semakin melemah," kata Riza.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan utang terhadap hasil (return) yang didapat dari penarikan pinjaman tersebut. Apalagi, selama ini masyarakat tidak mengetahui alokasi penggunaan pinjaman tersebut serta dampaknya bagi perekonomian dan pembangunan. Pemerintah harus transparan dan memastikan kalau dana yang bersumber dari utang digunakan secara efektif.

"Selama ini, utang full dari Surat Berharga Negara (SBN), tapi kita tidak tahu utang SBN yang mana digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, atau belanja sosial lainnya. Itu perlu assessment apakah penggunaan utang itu efektif dan seusai dengan output sehingga utang pada gilirannya menjadi produktif dan bisa dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak," katanya.
Halaman Selanjutnya....