Filipina Tegaskan Independensi Keamanan di Tengah Ketegangan

MANILA - Filipina akan terus mempertahankan dan memasok pos-pos terdepannya di Laut Tiongkok Selatan (LTS) tanpa meminta izin dari negara lain. Hal itu diungkapkan penasihat keamanan nasional negara tersebut pada Sabtu (8/6).

"Kami akan menegaskan kembali komitmen untuk menegakkan hak kedaulatan dan yurisdiksinya atas Second Thomas Shoal," kata Dewan Keamanan Nasional Filipina. "Operasi kami dilakukan di wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif kami sendiri, dan kami tidak akan terhalang oleh campur tangan atau intimidasi asing," kata Penasihat Keamanan Nasional, Eduardo Ano.

Badan Filipina tersebut mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas saran Tiongkok bahwa Filipina harus terlebih dahulu memberi tahu Beijing mengenai operasinya.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada Jumat (7/6) lalu bahwa pihaknya akan mengizinkan Filipina mengirimkan pasokan dan mengevakuasi personel jika Manila memberi tahu Beijing sebelumnya.

"Saran tersebut tidak masuk akal, tidak masuk akal dan tidak dapat kami diterima," ucap Ano.

Dia menambahkan: "Kami tidak dan tidak akan pernah membutuhkan persetujuan Tiongkok untuk setiap aktivitas kami di dalamnya."

Walau begitu Filipina menegaskan bahwa mereka tetap terbuka terhadap dialog dan perundingan damai untuk menyelesaikan perselisihan di seluruh LTS, kata dewan tersebut.

Penjaga Pantai Filipina pada Jumat pekan lalu menuduh Penjaga Pantai Tiongkok telah menghalangi upaya untuk mengevakuasi anggota angkatan bersenjatanya yang sakit di LTS. Insiden ini adalah perselisihan terbaru dalam perselisihan teritorial yang sudah berlangsung lama dengan Tiongkok, yang mengklaim hampir seluruh LTS, yang merupakan saluran perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari 3 triliun dollar AS.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, namun keputusan tersebut ditolak oleh Beijing.

Pembangunan Pulau

Sementara para peneliti Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa Vietnam telah mempercepat laju pembangunan pulau-pulau di LTS.

"Vietnam telah meningkatkan pekerjaan pengerukan dan penimbunan sampah di LTS untuk menciptakan lahan baru yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan gabungan dua tahun sebelumnya, sehingga menandai rekor tahun pembangunan pulau," kata para peneliti AS pada Jumat pekan lalu.

Sejak November 2023, ketika lembaga pemikir yang berbasis di Washington DC tersebut mengeluarkan laporan terakhirnya, Vietnam telah menciptakan 280 hektare lahan baru, dibandingkan dengan 163 hektare lahan yang diciptakan pada 11 bulan pertama pada 2023 dan 140 hektare pada 2022, menurut laporan institusi Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berada dibawah naungan Center for Strategic and International Studies, dalam sebuah laporan terbarunya.

Tiongkok, yang telah membangun pulau-pulau di LTS sejak 2013, mengklaim kedaulatan atas sebagian besar wilayah tersebut, termasuk wilayah di mana Vietnam telah membangun pulau-pulaunya.

Laporan kegiatan terbaru Vietnam ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kawasan ini akan menjadi titik konflik yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap urusan global. ST/I-1